"Kado" KPK pada Hari Istimewa Hadi Poernomo - Kompas.com

"Kado" KPK pada Hari Istimewa Hadi Poernomo

Kompas.com - 21/04/2014, 19:36 WIB
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Hadi Poernomo.


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hari ini, Senin, 21 April 2014, adalah hari yang istimewa bagi Hadi Poernomo. Hari ini ia merayakan ulang tahun ke-67. Hadi lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, 21 April 1947.

Hari ini pula ia resmi pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian, ini hari terakhirnya sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Hadi dilantik menjadi Ketua BPK pada 26 Oktober 2009 menggantikan Anwar Nasution. Sebelumnya, Hadi menjabat sebagai Dirjen Pajak periode 2001-2006.

Panjang nian pengabdian Hadi sebagai abdi negara. Ia mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil pada usia yang sangat belia, 18 tahun. Ia terdaftar sebagai pegawai golongan II/a di Kementerian Keuangan pada 1965. Ia mencapai puncak kariernya di Kementerian Keuangan sebagai Dirjen Pajak.

Lepas dari jabatan Dirjen Pajak pada 2006, Hadi sempat menjadi Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis di Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik sebagai Ketua BPK.

Siang tadi, Hadi menggelar syukuran ulang tahun dan pensiun di Kantor BPK, Jakarta. Mestinya, Hadi menutup hari ini dengan manis. Usai sudah pengabdiannya sebagai abdi negara. Saatnya istirahat, mengisi waktu dengan berbagai aktivitas hobi atau bermain dengan cucu.

Namun, sungguh terasa tak manis hari ini bagi Hadi. Pada hari istimewa ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA). Hadi dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004.

Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan BCA selaku wajib pajak pada 2003 (bukan 1999 seperti disebutkan sebelumnya, red). Dia disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketika itu, BCA mengajukan keberatan pajak atas non-performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut.

"Hadiah" yang sungguh istimewa pada hari yang istimewa...


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHeru Margianto

Terkini Lainnya


Close Ads X