Skeptis pada Parpol, Mayoritas Pemilih Muda Berpotensi Golput

Kompas.com - 04/04/2014, 15:13 WIB
Seorang perwakilan OSIS membantu petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan sosialisasi tata cara pemilihan suara, di SMA Negeri 3 Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2014). Sosialisasi tersebut guna memberikan pengetahuan bagi pemilih pemula untuk memberikan hak suara pada Pemilu 9 April 2014 mendatang. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTYAWANSeorang perwakilan OSIS membantu petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan sosialisasi tata cara pemilihan suara, di SMA Negeri 3 Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2014). Sosialisasi tersebut guna memberikan pengetahuan bagi pemilih pemula untuk memberikan hak suara pada Pemilu 9 April 2014 mendatang.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17-25 tahun yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mencapai 53 juta orang atau hampir 30 persen dari keseluruhan pemilih tetap pada Pemilu 2014. Namun, lebih dari separuh jumlah itu diperkirakan tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Demikian kesimpulan survei oleh Universitas Siswa Bangsa Internasional. Survei bertema "Political Marketing: Exploring Student's Aspiration and Intention to Vote" itu menunjukkan sebanyak 53,23 persen responden menyatakan absen menggunakan hak suara atau golongan putih (golput).

"Rendahnya minat pemilihan ini mengkhawatirkan. Anak muda lebih cenderung menyukai dunia bisnis daripada berminat pada politik," kata Dekan Fakultas Bisnis USBI Adler H Manurung dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Menurut Adler, pemilih muda cenderung menganggap partai politik tidak melakukan apa pun untuk negara dalam berbagai bidang isu. Ada delapan bidang isu yang dijadikan poin penilaian, yakni ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Dalam isu ekonomi, sebesar 24,6 persen responden menganggap tidak ada parpol yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi.

Tentang isu politik, sebanyak 43,62 persen responden menilai parpol tidak mampu menangani problematika politik. Parpol juga dinilai tidak dapat menegakkan sistem hukum yang baik (47,43 persen), dianggap gagal memperbaiki masalah sosial (45,72 persen), kurang memedulikan permasalahan keamanan (50,3 persen), tidak berupaya memperbaiki pendidikan (47,37 persen), tidak berusaha meningkatkan kemampuan teknologi (54,55 persen), dan kurang perhatian pada kebudayaan (46 persen).

Jika pemilih muda mempertahankan sikap skeptis ini, kata Adler, maka mereka akan melakukan hal yang sama pada sistem demokrasi berikutnya. "Studi memperlihatkan, kalau kita pertama enggak milih, seterusnya malah enggak milih. Mikirnya, 'Ah, enggak rugi ini'. Jadi tidak tertantang untuk lakukan pemilihan berikutnya," kata Adler.

Untuk menekan angka golput pada pemilih muda, Adler menyarankan, keluarga harus mendorong muda-mudi untuk memilih dan memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik. "Taruh perhatian besar juga kepada mereka dengan melibatkan pada aktivitas politik, sering ajak diskusi," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Survei ini dilakukan oleh USBI dalam kurun Februari-Maret 2014. Sampel penelitiannya sebanyak 1.039 responden yang merupakan siswa SMA dan mahasiswa Jabodetabek dengan rentang usia 17-25 tahun. Tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 3 persen. Pendanaan survei ini sepenuhnya berasal dari USBI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.