Kompas.com - 04/04/2014, 15:13 WIB
Seorang perwakilan OSIS membantu petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan sosialisasi tata cara pemilihan suara, di SMA Negeri 3 Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2014). Sosialisasi tersebut guna memberikan pengetahuan bagi pemilih pemula untuk memberikan hak suara pada Pemilu 9 April 2014 mendatang. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTYAWANSeorang perwakilan OSIS membantu petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan sosialisasi tata cara pemilihan suara, di SMA Negeri 3 Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2014). Sosialisasi tersebut guna memberikan pengetahuan bagi pemilih pemula untuk memberikan hak suara pada Pemilu 9 April 2014 mendatang.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jumlah pemilih muda dengan rentang usia 17-25 tahun yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mencapai 53 juta orang atau hampir 30 persen dari keseluruhan pemilih tetap pada Pemilu 2014. Namun, lebih dari separuh jumlah itu diperkirakan tidak akan menggunakan hak suaranya pada Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Demikian kesimpulan survei oleh Universitas Siswa Bangsa Internasional. Survei bertema "Political Marketing: Exploring Student's Aspiration and Intention to Vote" itu menunjukkan sebanyak 53,23 persen responden menyatakan absen menggunakan hak suara atau golongan putih (golput).

"Rendahnya minat pemilihan ini mengkhawatirkan. Anak muda lebih cenderung menyukai dunia bisnis daripada berminat pada politik," kata Dekan Fakultas Bisnis USBI Adler H Manurung dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Menurut Adler, pemilih muda cenderung menganggap partai politik tidak melakukan apa pun untuk negara dalam berbagai bidang isu. Ada delapan bidang isu yang dijadikan poin penilaian, yakni ekonomi, politik, hukum, sosial, keamanan, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan. Dalam isu ekonomi, sebesar 24,6 persen responden menganggap tidak ada parpol yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi.

Tentang isu politik, sebanyak 43,62 persen responden menilai parpol tidak mampu menangani problematika politik. Parpol juga dinilai tidak dapat menegakkan sistem hukum yang baik (47,43 persen), dianggap gagal memperbaiki masalah sosial (45,72 persen), kurang memedulikan permasalahan keamanan (50,3 persen), tidak berupaya memperbaiki pendidikan (47,37 persen), tidak berusaha meningkatkan kemampuan teknologi (54,55 persen), dan kurang perhatian pada kebudayaan (46 persen).

Jika pemilih muda mempertahankan sikap skeptis ini, kata Adler, maka mereka akan melakukan hal yang sama pada sistem demokrasi berikutnya. "Studi memperlihatkan, kalau kita pertama enggak milih, seterusnya malah enggak milih. Mikirnya, 'Ah, enggak rugi ini'. Jadi tidak tertantang untuk lakukan pemilihan berikutnya," kata Adler.

Untuk menekan angka golput pada pemilih muda, Adler menyarankan, keluarga harus mendorong muda-mudi untuk memilih dan memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik. "Taruh perhatian besar juga kepada mereka dengan melibatkan pada aktivitas politik, sering ajak diskusi," ujarnya.

Survei ini dilakukan oleh USBI dalam kurun Februari-Maret 2014. Sampel penelitiannya sebanyak 1.039 responden yang merupakan siswa SMA dan mahasiswa Jabodetabek dengan rentang usia 17-25 tahun. Tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dengan margin of error 3 persen. Pendanaan survei ini sepenuhnya berasal dari USBI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.