Kompas.com - 23/07/2013, 13:38 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia (Menhuk dan HAM) Amir Syamsudin mengakui, lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan, kata dia, ada lapas yang kelebihan kapasitas hingga 900 persen. Amir menyebutkan lapas di sejumlah daerah seperti Martapura, Bagan Siapi-api, dan Banjarmasin.

"Ekstremnya, beberapa lembaga pemasyarakatan kita itu bahkan mengalami over kapasitas sampai di atas 500 persen, bahkan ada yang sampai 900 persen," kata Amir kepada wartawan, seusai pemberian remisi untuk napi anak, di Jakarta, Selasa (23/7/2013). 

Meski lapas-lapas mengalami kelebihan kapasitas, Amir mengatakan, tak akan mendirikan lapas baru. Menurutnya, memindahkan narapidana yang terjerat narkoba ke tempat rehabilitasi akan lebih efektif sebagai solusi mengatasi kelebihan kapasitas itu. Selain itu, kata dia, hal ini bukan hanya tanggung jawab Kemenhuk dan HAM. 

"Misalnya, Kementerian Kesehatan dapat memberikan fasilitas rumah sakit tempat rehabilitasi diselenggarakan," ujarnya.

Persoalan kelebihan kapasitas di lapas kembali mencuat pasca-kericuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Ricuh itu dipicu matinya aliran listrik dan air yang membuat ribuan napi mengamuk. Selain itu, disinggung pula lapas yang sudah kelebihan kapasitas sebagai salah satu pemicunya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk Ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk Ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

Nasional
TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

Nasional
Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X