Salin Artikel

Siapa Pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara?

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini belum menunjuk siapa yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial setelah ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara karena terjerat kasus dugaan korupsi.

Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus.

Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat usai viralnya video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.

Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Ini dilakukan karena dia kecewa dengan performa para pembantunya di periode kedua tersebut. Jokowi juga menyampaikan bisa merombak kabinetnya kapan saja.

Di berbagai kesempatan Jokowi mengatakan, ia tak memiliki beban jika akan menata ulang kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para menterinya. Namun, hingga saat ini reshuffle kabinet itu masih sebatas wacana.

Sejumlah kalangan menilai, cepat atau lambat Jokowi akan mengocok ulang kabinetnya. Mantan Wali Kota Solo ini bolak balik menyatakan kinerja sejumlah menteri tak sesuai ekspektasi. Selain KKP dan Kemensos, Jokowi bisa jadi juga sedang menimbang kementerian mana saja yang akan ditata ulang.

Selain itu, Jokowi (mungkin) sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah partai politik yang menyokongnya. Sebab, meski bolak balik menyatakan tak ada beban, Jokowi tetap harus berbicara dan mendengarkan suara parpol saat akan merombak kabinetnya.

Jokowi harus menimbang dengan matang sebelum menentukan pilihan. Ini dilakukan agar kinerja jajaran menteri barunya tak mengecewakan dan sesuai harapan.

Akhir Desember

Sejumlah politikus menyebut, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet akhir bulan Desember ini. Reshuffle akan dilakukan setelah Pilkada serentak digelar.

Jika melihat berbagai kekecewaan yang dilontarkan dan kebutuhan pemerintah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi, Jokowi sebaiknya memang harus segera melakukan reshuffle.

Minimal mengisi dua kursi menteri yang kosong akibat tersangkut kasus korupsi. Apalagi, Kemensos menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi.

Selain itu, reshuffle kabinet juga menjadi momen penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini.

Pasalnya, masa efektif pemerintahan Jokowi diprediksi hanya tinggal dua atau tiga tahun lagi. Karena setelah itu, parpol dan dan para menteri yang berasal dari parpol akan sibuk mengurus Pemilu.

Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi.

Untuk itu, perombakan kabinet harus memprioritaskan performa dan kinerja guna pemulihan ekonomi yang terdampak virus Corona dibanding pertimbangan dan hitung-hitungan politik.

Kompetensi harus menjadi pertimbangan utama orang-orang yang akan ditunjuk menjadi menteri, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

Sejumlah nama diprediksi akan mengisi kursi yang ditinggalkan Edhy dan Juliari. Salah satunya mantan Menteri KKP pada pemerintahan Jokowi pertama, Susi Pudjiastuti.

Nama Susi Pudjiastuti tiba-tiba menjadi ramai diperbincangkan pasca-penangkapan Edhy Prabowo.

Selain Susi, nama Sandiaga Uno juga mencuat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini disebut bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut bakal mengisi jabatan menteri sosial menggantikan Juliari.

Kader PDI Perjuangan ini dinilai cocok menjadi orang nomor satu di Kemensos berdasarkan rekam jejaknya selama memimpin Kota Surabaya.

Selain KKP dan Kemensos, apakah ada kementerian lain yang akan diganti?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (16/12/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/16/10205951/siapa-pengganti-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara

Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke