KPU Sebut DPR Sepakat Mantan Napi Korupsi Dilarang Ikut Pileg 2019

Usulan tersebut disepakati untuk diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Pileg dan bukan diserahkan kepada partai politik.

"Lobi kita sudah oke. Mereka (DPR) sudah sampai (bilang) ya terserah KPU," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Kendati demikian, DPR  mengingatkan adanya risiko yang akan ditanggung KPU atas pengaturan aturan tersebut.

"Tapi risiko ya nanti pasti ada yang menggugat ke MA, bahkan juga kalau sampai ada yang menggugat perdata," kata Pramono.

Menurut Pramono, usulan itu disepakati oleh para wakil rakyat karena melihat adanya kesamaan pikiran untuk menghadirkan kontestasi yang bersih.

"DPR punya aspirasi yang sama untuk bagaimana menghadirkan caleg-caleg yang punya kredibilitas di mata masyarakat," kata Pramono.

Pramono juga menambahkan, bagi KPU, lebih baik peraturan tersebut batal karena putusan peradilan dan bukan karena keinginan DPR RI.

"Jangan karena proses legislasi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria setuju dengan opsi kedua yang ditawarkan oleh KPU terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam PKPU.

"Nah itu juga bisa jadi jalan tengah. Kita setuju. Itu bijak. Supaya tidak melanggar UU, di PKPU bisa diatur. Bisa saja diberikan kewenangan pada parpol," ujar Riza saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Opsi kedua tersebut memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bersih.

Riza menilai, opsi pertama, yakni larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019, berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Sebab, Pasal 240 UU Pemilu menyebutkan, seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana.

Partai politik (parpol), kata Riza, memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem perekrutan yang lebih baik.

Sehingga, parpol juga bertanggungjawab bila suatu saat nanti calegnya tersangkut kasus hukum, seperti misalnya kasus korupsi.

Namun, Riza tak sepakat jika dalam PKPU tersebut diatur juga mengenai sanksi bagi parpol yang mengajukan caleg mantan narapidana korupsi.

Sebab, kata dia, ketentuan soal sanksi bagi parpol tidak diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak bisa diatur dalam PKPU.