Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Kecurangan Harga Sembako Jelang Lebaran, Polri Bentuk Satgas Pangan

Kompas.com - 03/05/2017, 11:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran kerap dijadikan momentum bagi pengepul untuk menaikkan harga sembako di pasaran.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka Polri membentuk satgas pangan.

"Persoalannya pada rantai distribusi. Adanya spekulan, pemain, monopoli, ini yang terjadi di lapangan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Satgas tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yamg sebelumnya merupakan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.

Satgas ini akan berkoordinaai dengan beberapa stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan KPPU.

"Nantinya selalu dievaluasi setiap dua minggu sekali," kata Tito.

(Baca: Kapolri dan Sejumlah Menteri Koordinasi soal Harga Pangan Jelang Ramadhan dan Lebaran)

Selain itu, satgas pangan juga dibentuk di tingkat Polda. Masing-masing Polda akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pasar dalam pengawasan harga dan stok pangan.

"Dan juga melakukan langkah preventif sampai upaya hukum. Akan kami evaluasi juga setiap dua minggu," kata Tito.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, sebenarnya tak ada masalah dalam produksi bahan pangan di tingkat petani.

Namun, permasalahan muncul di tingkat distribusi hingga ke tangan konsumen.

Kenaikan harganya bisa mencapai tiga kali lipat.

Oleh karena itu, perlu pengawasan oleh Satgas Pangan bentukan Polri.

"Tim satgas pangan ini akan memeriksa distribusinya lewat mana saja, ke siapa saja, dan bagaimana itu bisa menaikan harga berkali-kali lipat sehingga merugikan konsumen," kata Rikwanto.

"Mudah-mudahan menghadapi bukan puasa dan lebaran nanti harga tidak bergejolak, tidak terlalu tinggi akibat faktor supply and demand," lanjut dia.

Kompas TV Pemerintah: Harga Beras Aman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com