Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK dan Polri Saling Bantah soal Pemeriksaan Empat Ajudan Nurhadi

Kompas.com - 24/07/2016, 12:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemeriksaan empat anggota Brimob yang mengawal rumah Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman masih simpang siur. Baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri masing-masing memberi keterangan berbeda mengenai pemeriksaan tersebut.

Mulanya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut KPK telah memeriksa Brigadir Pol Ari Kuswanto, Brigadir Pol Dwianto Budiawan, Brigadir Pol Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto. Pemeriksaan dilakukan di Poso beberapa pekan sebelumnya.

"Sudah berjalan pemeriksaannya, itu sudah beberapa minggu yang lalu kayaknya," ujar Boy di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (14/7/2016).

Boy mengatakan, penyidik KPK mendatangi langsung keempat anggota Brimob di Poso dan meminjam salah satu ruangan di kantor polisi setempat.

"Semua kesaksian yang dibutuhkan itu sudah selesai," kata Boy.

Namun, pernyataan Boy dibantah oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. Priharsa mengatakan, penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat ajudan Nurhadi.

Menurut Priharsa, KPK telah mengirimkan surat permintaan agar keempat anggota Polri tersebut dihadapkan kepada penyidik KPK. Permintaan ditujukan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

KPK berharap Kapolri Tito mengingatkan anggotanya bahwa sikap institusi dan jajaran Polri taat dan patuh dalam proses penegakan hukum. Namun, pernyataan Priharsa ditepis oleh Tito yang ditemui pada Jumat (22/7/2016). Tito menyebut KPK telah memeriksa ajudan Nurhadi sejak tiga pekan lalu.

"Sudah, di Polres Poso. Diperiksa tiga minggu lalu," ujar Tito.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengirimkan penyidik ke Poso. Yuyuk menyebut saat ini perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan.

"Selanjutnya akan tetap diperlukan pemeriksaan terhadap yang bersangkuta dalam proses penyelidikan," kata Yuyuk.

Sementara itu, Kapolres Poso AKBP Ronny Suseno menyebut belum ada pemeriksaan oleh KPK di Polres Poso. Namun, ia enggan memberi keterangan lebih lanjut soal itu dan melimpahkan kewenangan ke Polda Sulawesi Tengah.

"Saya memang ditunjuk jadi Kapolres tapi wewenang saya terbatas," kata Ronny saat dihubungi.

Kemudian, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi menyatakan, pemeriksaan empat anggota polisi tersebut bukan kewenangannya. Menurut dia, karena empat anggota polisi itu tergabung dalam Brimob, maka yang berhak memberi pernyataan adalah Korps Brimob Polri.

Dihubungi terpisah, Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail menyatakan bahwa dia tidak mengetahui ihwal pemeriksaan tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com