Uji Kelayakan dan Kepatutan Diundur, KPK Pastikan Tak Ganggu Kinerjanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, lamanya proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III tidak berpengaruh pada kinerja di internal KPK.

Menurut dia, pegawai KPK masih akan tetap bekerja seperti biasa sampil menunggu pimpinan baru terpilih dan dilantik.

"Sama sekali tidak terganggu. Karena sistem dan mekanisme kinerja sudah berjalan seperti biasanya," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Selasa (1/12/1/2015).

Tahapan tes di Komisi III akan dilangsungkan pada awal Desember 2015 dan berakhir pada pertengahan bulan itu.

Sementara masa pimpinan KPK jilid III berakhir pada 16 Desember 2015. Dengan demikian, kata Indriyanto, tak lama setelah itu KPK sudah punya pimpinan baru.

"Hanya menunggu struktural pimpinan baru saja. Kan sudah ada pimpinan baru pada tanggal tersebut," kata Indriyanto.

Dihubungi terpisah, juru bicara panitia seleksi calon pimpinan KPK Betty Alisjahbana memastikan bahwa usai purna tugas, kursi komisioner KPK tidak akan kosong. Sebab, masih dihuni oleh tiga pelaksana tugas pimpinan KPK.

Lagipula, kata Betty, Komisi III menyatakan bahwa pada 16 Desember nanti sudah ditetapkan pimpinan KPK definitif.

"Pimpinan KPK, Pak Pandu dan Pak Zulkarnaen, memang berakhir masa jabatannya pada 16 Desember 2015," kata Betty.

"Sementara tiga PLT Pimpinan KPK yang lain masa tugasnya adalah sampai dilantiknya pimpinan yang baru. Dengan demikian kekosongan pimpinan tidak terjadi," ujarnya.

Rangkaian fit and proper test dimulai dengan tahapan pengumuman di media massa pada 2-4 Desember 2015.

Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan makalah pada 4-6 Desember 2015.

Kemudian, fit and proper test akan dilangsungkan pada 14, 15, dan 16 Desember 2015.

Setelah semua tahapan fit and proper test dilakukan, Komisi III akan menggelar rapat pleno untuk menentukan siapa saja yang lolos tahapan itu.

Nama-nama yang lolos lalu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum diserahkan kembali ke Presiden Joko Widodo.