Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pimpinan Fahri Hamzah Akan Kontrol Pembangunan Gedung Baru DPR

Kompas.com - 03/11/2015, 16:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam tim implementasi dan reformasi parlemen akan ikut mengontrol pembangunan tujuh megaproyek di Kompleks Parlemen. Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini akan memastikan bahwa pembangunan sesuai rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sejak awal.

"Tim pembangunan itu perlu kontrol dari Dewan, mengawal arah kebijakan renstra. Itu fungsi tim (reformasi dan implementasi parlemen) yang pernah dibentuk," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Roem Kono menegaskan, tim implementasi dan reformasi parlemen ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. (Baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya )

Semua hal yang bersifat teknis akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kesekjenan DPR.

"Teknisnya itu domain kesekjenan," ucap politisi Partai Golkar tersebut. (Baca: Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?)

Roem menambahkan, pada tahun pertama ini, DPR akan fokus pada pembangunan gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun DPR.

Anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 740 miliar. Namun, ada penundaan sebesar Rp 170 miliar sehingga anggaran yang akan digunakan pada 2016 adalah Rp 570 miliar.

Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp 490 miliar. Adapun Rp 80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

"Semua prosesnya akan berlangsung transparan," ucap Roem. (Baca: Ketua DPR Anggap Masyarakat Salah Presepsi soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Selain gedung untuk ruang kerja dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat berdemo, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com