Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Kompas.com - 16/05/2024, 13:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui revisi Undang-undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Selain revisi UU Kementerian Negara, Panja Baleg juga menyetujui revisi Undang-undang Keimigrasian dalam rapat, Kamis (16/5/2024).

"Setelah mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi, selanjutnya kami minta persetujuan rapat, apakah penyusunan kedua RUU dapat kita setujui?" tanya Ketua Panja Baleg DPR, Achmad Baidowi atau Awiek.

"Setuju," ujar seluruh anggota Panja Baleg diiringi ketukan palu Awiek.

Baca juga: Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Dalam rapat pleno pengambilan keputusan penyusunan RUU Kementerian Negara, seluruh fraksi menyatakan mendukung RUU itu dibahas di tingkat selanjutnya.

Adapun sejumlah materi muatan pembahasan sudah disetujui, yakni penghapusan Pasal 10, diubahnya Pasal 15 dan penambahan ketentuan pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara yang dituangkan di Ketentuan Penutup.

Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karier dalam penjelasan UU Kementerian Negara, dihapus dalam penyusunan revisi UU Kementerian Negara.

Untuk Pasal 15 yang sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Revisi UU Kementerian Negara juga mengakomodasi ketentuan tambahan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara. Materi ini akan ada di Ketentuan Penutup.

Baca juga: Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Awiek mengaku kaget dan kagum karena proses penyusunan RUU Kementerian Negara berlangsung singkat, tetapi isi pembicaraan diklaim tetap padat.

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, meski revisi UU Kementerian Negara disetujui untuk tahapan selanjutnya, tetapi sejumlah catatan dari fraksi-fraksi harus terus disoroti.

"Tentu tadi ada banyak fraksi yang menyampaikan catatan-catatan, dan itu ketika nanti dalam pembahasan juga akan nanti bisa direview kembali naskah RUU yang kita usulkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam rapat yang digelar hampir 3 jam itu seluruh fraksi partai politik di Baleg menyepakati RUU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca juga: Revisi UU Kementerian Negara Sebatas Menghapus Jumlah 34 Kementerian, Ketua Baleg Harap Segera Rampung

Fraksi PDI-P dan PKS misalnya, menyoroti peran presiden yang harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi jika ingin menambah jumlah kementerian.

Anggota Baleg Fraksi PDI-P, Putra Nababan mengatakan hal itu mengingat negara memiliki sumber daya yang terbatas.

"Maka dari itu perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara," ujar politikus PDI-P ini.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi tidak bertentangan dengan semangat penghormatan kepada kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Karena dengannya presiden terpilih berwenang untuk menambah atau kurangi kementerian sesuai dengan kebutuhannya," terang Muzzammil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com