Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?

Kompas.com - 28/04/2015, 11:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, akan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Nantinya, setiap anggota akan diminta melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

"Saya sampaikan sekarang ini kan masa reses semua anggota Dewan. Sebagian besar sudah di dapil. Pada saat di dapil, mereka diwajibkan untuk menjaring aspirasi konstituen. Sampaikan ini semua apakah mereka menyetujui," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Politisi Partai Demokrat ini menjamin, nantinya semua aspirasi dari masyarakat itu akan ditampung dan dijadikan sebagai masukan, termasuk jika nantinya masyarakat menolak pembangunan gedung baru ini. (Baca: Politisi Gerindra: Pembangunan Gedung Baru DPR Jangan Jadi Proyek Akal-akalan)

"Kalau nanti masyarakat menolak, ya saya sampaikan di rapat. Ini persiapan perencanaan. Ayo semua kritisi berikan pengawasan melalui anggota Dewan, apalagi kalau mau maju lagi pada 2019," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Kendati demikian, Agus yakin masyarakat akan mengerti tujuan di balik pembangunan gedung ini. Sebab, pembangunan gedung baru untuk perpustakaan, museum, dan pusat riset ini juga ditujukan untuk masyarakat. (Baca: Wapres Bantah Pembangunan Gedung Baru DPR Sudah Dianggarkan)

Terkait jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk gedung baru ini, Agus mengaku belum bisa menentukan sekarang. Dia mengaku memang sudah ada anggaran yang dimasukkan ke APBN-P 2015. Namun, anggaran tersebut hanya untuk sosialisasi dan pembuatan TOR. Anggaran pembuatan gedung baru akan disusun pada 2016 mendatang.

"Mari sama-sama kita kontrol perencanaannya. Enggak tebak-tebak manggis," ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan gedung baru DPR.

Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di Gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com