Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan gedung baru dan penataan kembali kompleks parlemen mulai dibahas di rapat paripurna DPR, dan disampaikan kepada seluruh anggota. Pimpinan DPR pun sudah membentuk Tim Implementasi Reformasi DPR untuk mengeksekusi rencana pembangunan ini.

Nantinya, ada 7 tahapan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan perombakan besar-besaran terhadap kompleks parlemen ini.

"Tahap pertama dimulai dari membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," kata Ketua Tim implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah, dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut Fahri, alun-alun demokrasi ini akan menjadi tempat menyampaikan kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan atau bentrokan dengan aparat. "Tahap kedua, membangun museum dan perpustakaan," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Fahri mengatakan, pembangunan museum ini akan menggunakan Gedung Bundar yang sekaligus menjadikan gedung cagar budaya. Gedung Bundar, kata Fahri, adalah warisan yang harus dijaga keanggunannya dengan menjadikannya sebagai ikon nasional dan dunia.

Tahap ketiga, adalah membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga mempermudah mereka mengunjungi fasilitas publik yang ada, seperti ruang sidang, museum, perpustakaan dan sebagainya.

"Tahap keempat, membangun visitor center. Visitor center akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata serta urusan lainnya dan harus berada di basement dalam area yang tertutup, yang di dalamnya dapat didirikan restoran, toko suvenir, bank, pos dan lain-lain," ujar politisi PKS itu.

Tahap kelima, pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan undang-undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Tahap keenam, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli yang standar, berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung.

Tahap ketujuh, mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota, yang secara umum akan menjadi ikon baru di ibu kota negara.

"Tempat ini nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislasi di Indonesia. Ini adalah memori dan pengetahuan kolektif bangsa," ucapnya.