Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Kompas.com - 18/05/2024, 20:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu terdaftar dengan nomor 57/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL pada Kamis, 16 Mei 2024.

Gugatan itu berkaitan dengan sah atau tidaknya penyitaan.

"Termohon: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Cq. Pimpinan KPK," tulis SIPP, dikutip Sabtu (18/5/2024).

Sebelumnya, Indra Iskandar dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR pada Rabu (15/5/2024).

Baca juga: Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri belum mengungkap materi apa yang didalami tim penyidik kepada Indra.

Ia hanya membenarkan jadwal pemeriksaan ini sesuai dengan permintaannya. Sedianya, Indra diperiksa sebagai saksi pad Rabu (8/5/2024) lalu.Jakarta

Namun, ia meminta pemeriksaan dilakukan 15 Mei karena sedang mengikuti kegiatan lain. Pada 29 April 2024 lalu, KPK menggeledah rumah para tersangka selain Indra yang berada Bintaro, Tebet, dan Kemayoran, Jakarta.

Pada hari berikutnya, penyidik menggeledah Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI, termasuk ruangan para staf dan ruang kerja Indra Iskandar. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen proyek dan alat elektronik dari penggeledahan tempat-tempat tersebut.

Baca juga: Dugaan Korupsi Kelengkapan Rumdin, Sekjen DPR Mengaku Sudah Sampaikan Semuanya ke Penyidik

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari pihak KPK, Indra merupakan salah satu tersangka dalam dugaan rasuah ini. Indra dan pelaku lainnya diduga menggelembungkan anggaran pengadaan kelengkapan rumah dinas dengan nilai kontrak sekitar Rp 120 miliar.

KPK menduga perbuatan para pelaku mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

KPK Nilai Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Punya Konflik Kepentingan Jika Kembali Mengadili

Nasional
PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

PDI-P: Belum Ada Ridwan Kamil dan Kaesang di Daftar Kandidat untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar

Nasional
PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

PDI-P Lempar Sinyal Usung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Nasional
KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

KPK Minta Majelis Hakim Gazalba Saleh Diganti, PN Jakpus: Wewenang Ketua Pengadilan

Nasional
PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Sebut Nasdem Beri Sinyal Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Banggar DPR Tak Masalah Pemerintah Anggarkan Rp 71 Triliun untuk Makan Siang Gratis

Nasional
Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Mentan Curhat ke Jokowi Sering Diteriaki Brengsek dan Pembohong oleh Petani

Nasional
TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

TNI dan Militer Italia Buka Kemungkinan Kerja Sama di Bidang Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com