Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegemaran SBY Dikritik

Kompas.com - 30/08/2015, 16:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar M. Misbakhun mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap gemar memberikan saran kepada pemerintah.

Menurut Misbakhun, SBY terkesan seperti figur yang sulit melepaskan kekuasaan setelah tidak lagi menjadi Presiden RI. Misbakhun mengaku selalu mendapati saran-saran SBY di media massa, dalam orasi politik, atau "kicauan" di media sosial. Bagi dia, tindakan SBY itu sangat berlebihan.

"Saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome, merasa dirinya masih Presiden," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, SBY memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran kepada pemerintah. Akan tetapi, akan lebih tepat jika SBY, selaku mantan Presiden dan ketua umum partai politik dapat memanfaatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebagai instrumen menyampaikan masukan kepada pemerintah.

Misbakhun tidak sepakat jika SBY merasa perlu membantu pemerintah hanya karena merasa berpengalaman menjadi Presiden. Menurut Misbakhun hal itu justru tidak etis dan justru memunculkan kesan adanya tujuan politik.

"Atau ada masalah lain, disorientasi politik karena gagal menentukan sikap politik sebagai ketua umum partai," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, beberapa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan SBY. Oleh karena itu, Misbakhun berharap SBY menyadari hal tersebut.

"Pemerintahan SBY juga punya banyak masalah, jangan cuci tangan seperti ini," ucap Misbakhun.

Beberapa hari lalu, SBY secara terbuka memberikan saran untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman krisis ekonomi di Indonesia. SBY menyarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui bahwa seluruh saran yang diberikan untuk pemerintah saat ini adalah berdasarkan pengalamannya menjadi Presiden. SBY mengklaim bahwa dampak krisis 2008 berhasil diredam karena dirinya selaku Presiden RI saat itu tidak telat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com