Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Wajar SBY Minta Jokowi Tak Cari Kesalahan Orang

Kompas.com - 29/08/2015, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Marwan Cik Asan meminta agar saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Jokowi harus disikapi dengan positif. Menurut dia, apa yang disampaikan SBY terkait dengan kondisi ekonomi saat ini, adalah demi kebaikan bangsa Indonesia.

"Wajar bilamana Pak SBY meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk berkerja dan tidak mencari kesalahan orang," kata Marwan di sela-sela rapat pleno DPP Partai Demokrat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2015).

Marwan mengatakan, melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini begitu krusial dan terasa. Pada triwulan satu pemerintahan Jokowi-JK, pertumbuhan hanya mencapai 4,7 persen. Lalu di triwulan kedua, pertumbuhan menurun ke angka 4,67 persen.

"Bahkan BI dalam realese terbarunya menyatakan sampai akhir 2015 ekonomi hanya tumbuh 4.89 persen dari target APBN-P 2015 yaitu 5.7 persen," ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

Marwan pun membandingkan pertumbuhan ekonomi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi di era SBY yang menurut dia tumbuh secara memuaskan. "Pertumbuhan ini menjadi penting karena akan berpengaruh langsung pada kemiskinan dan pengganguran. Dan bukan tidak mungkin pertumbuhan ini akan lebih rendah dari prediksi BI jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tepat," katanya.

Dia meyakini Jokowi masih mempunyai waktu untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang efektif. Disisi lain, selaku kader, dia siap menjalankan intruksi yang disampaikan mantan Presiden ke-6 tersebut.

"Sesuai arahan ketua umum pada rapat pleno DPP PD tadi malam maka segenap jajaran partai demokrat pusat dan daerah wajib hukumnya memberikan dukungan dan masukan konstruktif bagi pemerintah," katanya.

Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah Jokowi menjalankan sejumlah saran SBY seperti peningkatan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, mendorong ekspor dan mempercepat pembelajaan APBN secara efektif.

Saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam, SBY meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhenti menyalahkan berbagai pihak dalam menghadapi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi saat ini.

"Stop blaming others (berhenti salahkan pihak lain)," kata SBY.

SBY pun membandingkan kondisi saat ini dengan masa awal kepemimpinannya dulu. Saat itu,kata dia, pemerintahannya juga menghadapi tantangan ekonomi yang sangat sulit. "Tapi kami tidak suka menyalahkan yang lain," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com