Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Dipo Tanggapi "Kultwit" TrioMacan Dipertanyakan

Kompas.com - 30/12/2013, 14:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan alasan pemerintah merespons kicauan akun anonim, TrioMacan2000, di media sosial Twitter. Menurut Fahri, akun anonim itu adalah bisnis ilegal sehingga tak perlu pihak Istana menggubrisnya.

"TrioMacan adalah bisnis ilegal. Hubungan Dipo dengan bisnis ilegal itu mirip juga berhubungan dengan bisnis ilegal lainnya, termasuk narkoba," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2013).

Fahri menuturkan, seharusnya pemerintah justru mempertanyakan legalitas kicauan TrioMacan2000 yang dicurigai merupakan salah satu praktik bisnis. Menurut anggota Komisi III DPR ini, sesuatu yang anonim di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diakui atau ilegal.

"Atas dasar apa Istana dipakai untuk deal dengan itu? Kalau tiba-tiba diakui oleh Istana, maka pertemuan itu juga ilegal," kata Fahri.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam bertemu dengan kuasa hukum TrioMacan2000 pada Senin pagi. Pertemuan ini berawal dari debat antara Dipo dan TrioMacan dalam media sosial Twitter kemarin.

TrioMacan2000 awalnya melakukan kultwit tentang dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan. Di sana, akun Twitter TrioMacan2000 menuduh Dahlan telah melakukan berbagai korupsi, mulai dari kasus dana bencana Nusa Tenggara Timur dan Aceh, kasus korupsi di PLN, dan kasus korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.

TrioMacan2000 menuliskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah tahu, tetapi berusaha melindungi Dahlan. Atas tuduhan-tudahan TrioMacan2000, Dipo pun bereaksi dan meminta agar TrioMacan2000 menyerahkan bukti-bukti tuduhannya.

Melalui akun Twitter, Dipo menantang admin akun anonim ini bertemu dengannya sambil membawa bukti ke kantor Setkab. Namun, admin TrioMacan2000 batal hadir dan mengutus empat orang kuasa hukumnya.

Para kuasa hukum ini lalu membawa bukti seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 tentang inefisiensi PLN dan berkas pemeriksaan Kejaksaan Jawa Timur tentang penggelapan dana bencana alam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Sebut Wisuda Ajang Kampus Cari Duit, Muhadjir: Kalau Perlu Setruk Keluarganya Datang, Beli Undangan

Nasional
Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi 'Online'

Puan Minta MKD Ungkap Nama Anggota DPR yang Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com