Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporkan Dahlan Iskan, Admin Akun "TrioMacan2000" Temui Dipo Alam

Kompas.com - 30/12/2013, 09:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Administrator akun Twitter "TrioMacan2000" dijadwalkan bertemu Sekretaris Kabinet Dipo Alam di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (30/12/2013). Para admin akun itu akan menyerahkan laporan dugaan korupsi Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Pertemuan ini berawal dari debat antara Dipo dan akun "TrioMacan2000" dalam jejaring sosial Twitter, Minggu (29/12/2013) kemarin. TrioMacan awalnya mengunggah serial tweet tentang dugaan korupsi yang dilakukan Dahlan Iskan. Dahlan dituduh telah melakukan berbagai korupsi mulai dari kasus dana bencana Nusa Tenggara Timur dan Aceh, kasus korupsi di PLN, dan kasus korupsi PLTU Embalut, Kalimantan Timur.

"TrioMacan2000" mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah tahu, tetapi berusaha melindungi Dahlan. Atas tuduhan-tuduhan itu, Dipo pun bereaksi dan meminta agar "TrioMacan2000" menyerahkan bukti-bukti tuduhannya.

Melalui akun Twitternya, @dipoalam49, ia menantang admin akun anonim itu untuk bertemu dengan membawa bukti ke kantor Setkab. Namun, admin "TrioMacan2000" batal menghadiri pertemuan itu setelah ditunggu Dipo hingga pukul 08.30. Sebagai gantinya, admin TrioMacan2000 mengutus empat kuasa hukumnya untuk bertemu Dipo.

"Silakan saja untuk menyerahkan data, ini semua anak-anak muda yang harus kita terima," ucap Dipo.

Pertemuan yang awalnya berlangsung terbuka ini akhirnya berlangsung tertutup karena permintaan dari empat kuasa hukum "TrioMacan2000". "Karena ini permintaan kuasa hukum, kami hormati karena bukan saya yang undang media. Jadi, tergantung dari TrioMacan. Dimohon, wartawan silakan keluar," kata Dipo.

Hingga kini, pertemuan antara Dipo dan kuasa hukum "TrioMacan2000" masih berlangsung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com