Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Alam: Tak Ada Setoran dari Dahlan Iskan untuk Presiden SBY

Kompas.com - 30/12/2013, 11:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari dugaan terlibat sejumlah kasus korupsi. Tuduhan Presiden SBY melindungi Dahlan disampaikan perwakilan administrator akun anonim TrioMacan2000, saat bertemu Dipo, Senin (30/12/2013), di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. 

Sebelumnya, dalam serial tweet-nya, TrioMacan2000 menyebut Dahlan diduga terlibat sejumlah kasus korupsi. Akun ini juga menyebut Presiden SBY menerima setoran dari Dahlan. 

"Saya mengatakan, saya pastikan tidak ada setoran dari Pak Dahlan Iskan kepada Pak Presiden, itu saya pastikan," kata Dipo.

Hari ini, Dipo mengundang admin TrioMacan2000 terkait kultwit atas dugaan kasus korupsi Dahlan Iskan. Namun, admin akun tersebut tidak hadir dan mengutus empat kuasa hukumnya dengan membawa dokumen tiga kasus yang diduga melibatkan Dahlan Iskan.

Di dalam kicauannya, TrioMacan2000 membeberkan tiga kasus yang diduga melibatkan Dahlan Iskan, yakni kasus korupsi di PLN, penggelapan dana bencana alam, dan kasus di PLTU Embalut, Kalimantan Timur. Presiden SBY, sebut akun ini, sebenarnya telah mengetahui kasus-kasus yang membelit Dahlan, tetapi terkesan melindungi Dahlan.

TrioMacan2000 juga mengungkapkan, Presiden SBY bisa dengan mudah mengangkat telepon dan menghubungi penegak hukum untuk mengamankan Dahlan. Atas sikap SBY ini, akun TrioMacan2000 mencurigai ada deal khusus antara Dahlan Iskan dan SBY. SBY bahkan disebut menerima "cipratan" dana dari Dahlan.

Semua tuduhan ini dibantah Dipo. Dia menjelaskan, pada era reformasi saat ini, tidak mungkin Presiden menelepon jaksa dan kepolisian untuk mengintervensi sebuah kasus.

"Itu tidak mungkin pada saat sekarang, sejak reformasi, apalagi sekarang laporan-laporan itu masih dalam laporan di dunia maya. Oleh karena itu, saya mengundang kemari," kata Dipo.

Menurut Dipo, setelah menerima laporan dari kuasa hukum TrioMacan2000, pemerintah akan memprosesnya. Pemerintah, kata Dipo, tak segan untuk menindaklanjutinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan, pemerintah pernah menyampaikan laporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com