Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kompas.com - 03/05/2024, 17:55 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berkelakar dalam sidang sengketa pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).

Momen itu terjadi ketika Kuasa Hukum PKB, Erry Ayudhiansyah, mempermasalahkan selisih satu suara Partai Demokrat di Dapil V Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Dalam permohonan perkara bernomor 148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Erry menyampaikan, selisih satu suara itu berdampak pada perolehan kursi keempat anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Baca juga: Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Mulanya, Erry menyampaikan, perolehan suara PKB di Dapil itu sudah sesuai antara data partai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 1.711 suara.

Namun, suara Partai Demokrat justru tidak sesuai dan bertambah satu suara, dari 1.711 menjadi 1.712 versi KPU.

"Bahwa disini ada perolehan suara dari PKB menurut pemohon adalah 1.711 dan termohon 1.711, match (sesuai),Yang Mulia," jelas Erry dalam sidang sengketa Pileg 2024, Jumat (3/5/2024).

"Sedangkan, untuk Partai Demokrat dalam hal ini menurut pemohon ada sebanyak 1.711. Sedangkan, menurut termohon ada sebanyak 1.712. Jadi, ada selisihnya satu suara," lanjutnya.

Baca juga: Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Erry menyatakan, penambahan suara tersebut terjadi di TPS 04 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa Dapil V, Kabupaten Pohuwato.

Dalam petitumnya, ia meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU), setidaknya di TPS 04 Desa Buntulia Selatan, yang menyebabkan bertambahnya satu suara untuk Partai Demokrat.

"Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dan Partai Demokrat untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRA/DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan V kecamatan Duhiadaa," jelasnya.

Baca juga: Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Mendengar itu, hakim konstitusi Saldi Isra lantas menyebut selisih itu berbeda tipis.

Ia lantas berseloroh agar kursi DPRD ditambah satu agar tidak lagi berebut.

"Oke, ini kursi berapa yang diperebutkan antara PKB dengan Partai Demokrat?," tanya Saldi.

"Kursi keempat Yang Mulia," jawab Erry.

"Oke, ini kursi keempat ya. Nanti kita tambah aja kursinya daripada berebut- rebut," kelakar Saldi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com