Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Kompas.com - 16/05/2024, 18:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Eks Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memandang Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk ancaman terhadap kemerdekaan dan kekuasaan hakim.

Palguna menyampaikan ini ketika menyorot soal Pasal 23 RUU MK terkait evaluasi masa jabatan hakim konstitusi.

“Menurut saya ini ancaman Pasal 23 ayat 2, ayat 4, itu berikutnya. Itu ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman,” kata Palguna dalam diskusi publik bertajuk “Sembunyi-Sembunyi Revisi UU MK Lagi” yang digelar secara virtual, Kamis (16/5/2024).

Adapun Pasal 23 RUU MK menyoal masa jabatan dan evaluasi hakim konstitusi. Di Pasal 23A Ayat 1 membatasi masa jabatan hakim maksimal 10 tahun.

Baca juga: Soal Revisi UU MK, Disebut Jurus Mabuk Politisi Menabrak Konstitusi

Namun, Pasal 23A Ayat 2 menekankan bahwa setelah hakim menjabat lima tahun harus mendapatkan restu dari lembaga yang mengusulkannya agar bisa menjabat lima tahun berikutnya.

Menurut Palguna, Pasal 23A Ayat 2 tersebut seolah mengancam hakim konstitusi agar patuh kepada lembaga yang mengusulkannya.

“Karena ‘eh kalau Anda ndak baik-baik di lima tahun berkuasa menjadi hakim konstitusi itu walaupun Ayat 1 mengatakan masa jabatan 10 tahun, kami punya kewenangan loh untuk meng-out kan Anda, kami mempunyai kewenangan untuk mengganti Anda dengan hakim yang baru’. Kan seolah-olah mau menyampaikan begitu,” ungkap dia.

Selain itu, Palguna menyorot adanya inkonsistensi antara Pasal 23A dan Pasal 87 terkait masa jabatan hakim.

Menurut dia, dalam Pasal 23A ditentukan bahwa hakim konstitusi maksimal menjabat selama 10 tahun.

Sedangkan Pasal 87 Ayat 2 masih memberikan kesempatan kepada hakim yang sudah menjabat lebih dari 10 tahun untuk kembali menjadi hakim konstitusi selama mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul.

“Di mana logikanya coba undang-undang ini. Coba rancangan Pasal 87 Ayat 2 itu. Di ketentuan perakhiran itu, jadi yang sudah lewat waktunya 10 tahun sepanjang belum mencapai usia 70 tahun masih dimungkinkan,” kata Palguna.

“Berartikan bisa lewat dari 10 tahun. Padahal Pasal 23A Ayat 1 mengatakan jabatan hakim konstitusi itu 10 tahun dan bisa dievaluasi,” sambung dia.

Diketahui, RUU MK terbaru ini terungkap setelah Komisi III DPR bersama Pemerintah menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I revisi UU MK, pada Senin (13/5/2024).

Rapat pleno itu digelar di masa reses DPR, dalam arti, belum masuk masa sidang yang baru.

Dikebutnya pengambilan keputusan tersebut dipaparkan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Baca juga: Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek

Halaman:


Terkini Lainnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Kembangkan Layanan Digital, Presiden Jokowi Akan Buka SPBE Summit 2024 dan Luncurkan GovTech Indonesia

Nasional
Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Ketika Megawati Ungkap Isi Curhatnya pada Andika Perkasa soal TNI...

Nasional
Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta Saat PDI-P Gelar Rakernas di Jakarta

Nasional
Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Ganjar Yakin PDI-P Bakal Rumuskan Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran di Rakernas Kali Ini

Nasional
PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

PAN Tak Mau Partai Baru Gabung Prabowo Dapat 3 Menteri, PKB: Jangan Baper

Nasional
Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Prananda Tak Hadir Pembukaan Rakernas V PDI-P, Ada Apa?

Nasional
Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Soal Ganjar, Megawati: Belum Dipensiunkan, Terus Berjuang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com