Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut PDI-P "Hattrick" Menang Pemilu 3 Kali Berturut-turut, meskipun...

Kompas.com - 26/03/2024, 09:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bersyukur, PDI-P tetap menduduki peringkat pertama di dalam perolehan suara Pemilu Legislatif 2024.

Meskipun, menurutnya, ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan dukungan masyarakat kepada PDI-P, di dalam penyelenggaraan pemilu kemarin.

"Kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Gerindra dan PDI-P Tegaskan Hubungan Baik Prabowo-Megawati, Bicara soal Pertemuan

"Dan itu tidaklah mudah di tengah-tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir dan kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Hasto lantas menjelaskan bahwa upaya rekayasa pileg bahkan terjadi dari hulu hingga ke hilir.

"Dimulai dari hulu dari rekayasa hukum di MK. Hingga di tingkat proses sampai di hilir. Bahkan sekarang pun masih banyak intimidasi yang dilakukan," ujarnya.

"Itu menjadi sisi-sisi gelap demokrasi di Indonesia yang oleh para pakar, termasuk Bapak Jusuf Kalla, dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal dan buruk di dalam sejarah pemilu di Indonesia," imbuh dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: 171 Kader Kepala Daerah Siap Maju Kembali pada Pilkada 2024

Meski demikian, ia meminta agar seluruh kader dan simpatisan PDI-P tetap optimistis. Sebab, tak hanya berhasil mempertahankan posisi pertama, PDI-P juga berhasil menambah jumlah kursi anggota legislatif, terutama untuk DPRD kabupaten/kota.

"Jadi di tingkat kabupaten kota, perolehan kami justru meningkat dari 2.806 pada tahun 2019, menjadi 2.823 atau naik 17 kursi," kata dia.

"Sehingga penetrasi dengan berbagai kecurangan hulu ke hilir dan intimidasi, itu berpengaruh di tingkat DPR RI dan DPRD tingkat provinsi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, berdasarkan penghitungan internal, PDI-P mendapatkan 152 kursi ketua dan 157 kursi wakil ketua DPRD tingkat kabupaten/kota.

Baca juga: Sudah Daftarkan Gugatan Sengketa Pileg ke MK, PDI-P Ungkit Kehilangan Kursi di Sejumlah Daerah

"Nah sedangkan di tingkat provinsi, tentu saja mengalami penurunan, yang di tingkat, karena bekerjanya operasi yang sangat masif, total perolehan kursi DPRD provinsi dari 413 menjadi 395 yaitu turun 18," jelas dia.

"Posisi ketua DPRD, kami sekarang memegang di 13 provinsi dan wakil ketua DPRD di 18 provinsi. Sehingga total ketua DPRD provinsi sekitar 34,2 persen dan wakil ketua DPRD provinsi itu ada 47 persen dari 38 provinsi," tutur Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com