Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Kompas.com - 10/05/2024, 19:08 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI AU (KSAU) periode 2002-2005 Marsekal (Purn) Chappy Hakim menilai, Indonesia belum bisa bicara banyak soal pengembangan dan pemanfaatan drone atau kendaraan nirawak.

Sebab, menurut Chappy, Indonesia belum memiliki konsep besar sistem pertahanan dan keamanan.

“Kita belum punya konsep besar sistem pertahanan keamanan Indonesia. Kita pernah bikin white paper (buku putih pertahanan), siskanhamrata (sistem keamanan pertahanan rakyat semesta), tapi itu tidak pernah diuraikan sebagai sistem pertahanan yang total,” ujar Chappy dalam acara Brigade Podcast Kompas.com, Kamis (8/5/2024) petang.

“Kalau ada ancaman, dari mana ancamannya? Terus bagaimana kita menanganinya?” ujar Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia itu.

Baca juga: Serangan Roket dan Drone Rusia, 2 Warga Ukraina Tewas

Chappy mengibaratkan pengembangan drone seperti kancing dalam baju. Kancing itu berhubungan dengan induknya.

“Saya bisa jawab kalau kancing itu mau dipasang dalam baju yang seperti apa,” kata Chappy.

Chappy mengatakan, konsep pertahanan dan keamanan harus dijabarkan secara terstruktur.

“Dengan kemajuan zaman kita harus punya juga drone, baru sampai kancing. Baru kita bisa bicara kancing,” kata Chappy.

“Enggak bisa kita bilang bikin drone yang begini, untuk apa? Misal untuk pengintaian, pengintaian di mana? Misal di Kalimantan, Kalimantan yang mana? Dengan siapa aja di sana mitranya? Kan harus ada,” ucap dia lagi.

Baca juga: Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Chappy menambahkan, dengan konsep pertahanan atau buku putih pertahanan yang jelas, Indonesia bisa menjabarkan segala macam sistem perencanaan nasional.

Namun, ia sampai saat ini belum mendengar sosialisasi konsep besar pertahanan Indonesia.

“Dan kelihatannya kita masih sibuk dengan pemikiran dan visi lima tahunan. Pilpres sama Pilkada doang, ‘omon-omon’ saja. Kita belum punya rencana long term,” kata mantan Komandan Jenderal Akademi TNI itu.

Chappy tidak menampik, bakal ada benturan antara pengembangan drone yang sudah dilakukan TNI dengan aturan. Hal ini karena nihilnya konsep pertahanan.

“Kenapa? Alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu adalah sub sistem yang ada di atasnya, sub sistem harus ‘nyekrup’ sub sistem yang lain. Kayak roda gigi, kalau nyeleneh enggak jalan,” kata Chappy.

Baca juga: Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Halaman:


Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com