Salin Artikel

Hasto Sebut PDI-P "Hattrick" Menang Pemilu 3 Kali Berturut-turut, meskipun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bersyukur, PDI-P tetap menduduki peringkat pertama di dalam perolehan suara Pemilu Legislatif 2024.

Meskipun, menurutnya, ada berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan dukungan masyarakat kepada PDI-P, di dalam penyelenggaraan pemilu kemarin.

"Kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dahsyat sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Dan itu tidaklah mudah di tengah-tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir dan kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Hasto lantas menjelaskan bahwa upaya rekayasa pileg bahkan terjadi dari hulu hingga ke hilir.

"Dimulai dari hulu dari rekayasa hukum di MK. Hingga di tingkat proses sampai di hilir. Bahkan sekarang pun masih banyak intimidasi yang dilakukan," ujarnya.

"Itu menjadi sisi-sisi gelap demokrasi di Indonesia yang oleh para pakar, termasuk Bapak Jusuf Kalla, dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal dan buruk di dalam sejarah pemilu di Indonesia," imbuh dia.

Meski demikian, ia meminta agar seluruh kader dan simpatisan PDI-P tetap optimistis. Sebab, tak hanya berhasil mempertahankan posisi pertama, PDI-P juga berhasil menambah jumlah kursi anggota legislatif, terutama untuk DPRD kabupaten/kota.

"Jadi di tingkat kabupaten kota, perolehan kami justru meningkat dari 2.806 pada tahun 2019, menjadi 2.823 atau naik 17 kursi," kata dia.

"Sehingga penetrasi dengan berbagai kecurangan hulu ke hilir dan intimidasi, itu berpengaruh di tingkat DPR RI dan DPRD tingkat provinsi," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, berdasarkan penghitungan internal, PDI-P mendapatkan 152 kursi ketua dan 157 kursi wakil ketua DPRD tingkat kabupaten/kota.

"Nah sedangkan di tingkat provinsi, tentu saja mengalami penurunan, yang di tingkat, karena bekerjanya operasi yang sangat masif, total perolehan kursi DPRD provinsi dari 413 menjadi 395 yaitu turun 18," jelas dia.

"Posisi ketua DPRD, kami sekarang memegang di 13 provinsi dan wakil ketua DPRD di 18 provinsi. Sehingga total ketua DPRD provinsi sekitar 34,2 persen dan wakil ketua DPRD provinsi itu ada 47 persen dari 38 provinsi," tutur Hasto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/09414881/hasto-sebut-pdi-p-hattrick-menang-pemilu-3-kali-berturut-turut-meskipun

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke