Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil: Jakarta Tak Pernah Disiapkan Jadi Ibu Kota, Maka Harus Pindah ke IKN

Kompas.com - 14/03/2024, 17:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Jakarta tidak pernah disiapkan menjadi ibu kota sejak dulu.

Emil mengatakan, karena suatu kondisi, Jakarta terpaksa menjadi ibu kota. Untuk itu, kata Emil, ibu kota harus pindah ke IKN, Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal tersebut mil sampaikan dalam Rakornas IKN di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Kepala Otorita IKN Tegaskan Stanford Bukan Bangun Kampus di IKN, tetapi Pusat Riset

"Jakarta tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Jakarta dari dulu tidak pernah disiapkan jadi ibu kota Republik Indonesia. Jakarta adalah ibu kota yang tidak sengaja, kepaksa. Maka kalau ditanya kenapa harus pindah ke IKN, jawabannya yang pertama tadi, Jakarta tidak pernah disiapkan untuk ibu kota," ujar Emil.

Emil mengatakan, IKN bukanlah ide Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut Jokowi hanya mengimplementasikan kewajiban sejarah.

Emil pun menceritakan bahwa Batavia (nama Jakarta dulu) memang tidak layak menjadi ibu kota, bahkan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda.

Walhasil, ibu kota kala itu sempat ingin dipindahkan ke Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: Ridwan Kamil Rancang Plaza Pahlawan IKN, Berkonsep Gugur Bunga

"Banyak penyakit, ada wabah seperti Covid-19 namanya Malaria Sundanica. Maka dipindahkan lah ibu kota kolonial Belanda itu ke Bandung. Jadi Bandung itu sebenarnya IKN kalau sejarah tidak bergeser. Bandung sudah dibikin pusat militer. Makanya semua jenderal pasti lewat Bandung-Cimahi. Kementerian Perhubungan sudah pindah makanya PT KAI di sana, dan seterusnya," tuturnya.

Hanya saja, kata Emil, pemindahan ibu kota ke Bandung gagal ketika terjadi depresi besar ekonomi dunia pada tahun 1929.

Lebih-lebih, Jepang datang menjajah Indonesia pada 1942.

"Maka bubarlah IKN versi pemerintah kolonial Belanda. Jadi IKN itu sudah dari dulu, bukan sekarang," jelas Emil.

"Kemudian Presiden Soekarno tahun 50-an pindahkan gagasan ke Kalimantan, ke Palangkaraya, tidak terwujud karena baru merdeka. Anggaran tidak cukup. Politik masih ramai, dan seterusnya," sambungnya.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan 47 Tower Hunian ASN di IKN Selesai Dibangun Akhir Tahun

Lalu, Emil mengatakan Presiden ke-2 Soeharto juga ingin memindahkan IKN ke Jonggol, meski ujung-ujungnya gagal juga karena reformasi. Pada akhirnya, di era Presiden Jokowi lah kebutuhan sejarah untuk IKN diputuskan.

Emil mengajak semua pihak mendukung keputusan besar bangsa tersebut.

"Ini bukan urusan politik-politik praktis lagi, tapi sebuah mimpi besar bangsa yang besar. Kenapa? Karena 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka. 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Dan negara adidaya itu bernama Indonesia nomor 4 dunia harus punya ibu kota sebagai etalase, sebagai wajah bahwa kita bangsa yang maju," imbuh Emil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com