Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Pastikan 47 Tower Hunian ASN di IKN Selesai Dibangun Akhir Tahun

Kompas.com - 14/03/2024, 07:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, 47 tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan selesai dibangun pada Desember 2024.

Sementara itu, hingga Juli 2024 sudah ada 12 tower yang dipastikan selesai pengerjaannya.

"Itu Desember itu selesai semua 47 tower. Nanti yang Juli 12 tower dulu. Semua (jumlah total) 47 tower kan. Jadwalnya Juli 12 tower, lalu September atau Oktober, sisanya Desember selesai," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Jokowi Bakal Jual Lahan IKN ke Investor, Harga Ditentukan Otorita IKN

Sehingga, nantinya 12 tower yang sudah jadi itu bisa digunakan sebagai tempat tinggal ASN yang pindah untuk tahap pertama.

Basuki menyebutkan, untuk satu hunian bisa diisi tiga orang ASN yang masih bujangan (single).

Sementara itu, untuk ASN yang sudah berkeluarga diberikan satu hunian untuk satu keluarga.

Ia juga memastikan para ASN yang masih single tidak tinggal secara bercampur jenis kelamin di satu hunian ASN.

"Kalau satu unit kan pasti tidak bercampur (laki-laki dan perempuan). Tapi kalau dalam satu tower kan bercampur," ungkap Basuki.

Baca juga: Basuki Sebut Rumah Menteri di IKN Lebih Kecil Dibandingkan di Widya Chandra

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.

Anas menyebutkan, Kemenpan RB sudah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian.

"Kita tetapkan ada prioritas pertama ASN yang akan dipindahkan, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Untuk sementara ini bersifat dinamis," ujar Anas dilansir siaran pers di laman resmi Kemenpan RB.

Selain hunian, lanjut Anas, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Shared office merupakan skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.

Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com