Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan program makan siang gratis, bahan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak tepat oleh sejumlah pihak.

Pasalnya, program tersebut sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan capres-cawapres terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Pemerintahan Joko Widodo yang memasukkan makan siang gratis untuk dibahas di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025 sangat tidak etis dan tidak proporsional," kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa (27/2/2024).

"Ada dua penyebabnya. Pertama, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming belum resmi terpilih. Saat ini saja masih proses penghitungan suara sehingga belum ada yang resmi diputus sebagai pemenang," ujarnya lagi.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Jamiludin mengatakan, langkah Jokowi membahas program Prabowo-Gibran ketika pasangan itu belum dinyatakan terpilih akan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum ataupun politis.

Dia juga mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi semestinya tidak ikut campur dalam program yang diusung Prabowo-Gibran karena program tersebut bukan program pemerintahannya.

Menurut Jamiludin, program makan siang gratis semestinya baru mulai dibahas oleh pemerintahan Prabowo kelak, bukan oleh Jokowi yang ingin memasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Indikasi keberpihakan

Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menambahkan, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi semakin menguatkan indikasi keberpihakan Jokowi.

Menurut Ari, cawe-cawe Jokowi itu tidak terelakkan karena dia adalah ayah dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres pendamping Prabowo.

"Cara-cara yang dilakukan Jokowi seperti ini semakin menguatkan bahwa kepemimpinan sekarang ini begitu niretika dan semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakannya," kata Ari Junaedi, Selasa.

Baca juga: Singgung Keberpihakan Jokowi, Pengamat: Apakah Bersikap Sama jika Pemenang Pilpres Paslon 01 atau 03?

Ari pun mengaku tidak yakin bahwa Jokowi akan terlibat terlalu jauh dalam rencana program pemerintahan berikutnya apabila bukan Prabowo-Gibran yang memenangi Pilpres 2024.

"Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang Pilpres adalah paslon 01 atau 03 yang notabene bukan anak atau kerabatnya?" ujarnya.

Jaga-jaga saja

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhdjir Effendy menilai, tidak ada yang salah apabila pemerintahan Jokowi sudah mulai membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

Muhadjir pun beranggapan pembahasan itu tidak terlalu dini meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih oleh KPU.

"Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR, masih pembahasan kok," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.