Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana... Halaman 2

Kompas.com - 28/02/2024, 06:17 WIB

Ardito Ramadhan,

Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Novianti Setuningsih

Editor

Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah sudah membahas program tersebut supaya ada kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujarnya.

Muhadjir pun mengeklaim bahwa tidak akan ada penambahan anggaran khusus untuk membiayai program makan siang gratis tersebut

Menurut dia, anggaran untuk program tersebut bakal direlokasi dari pos-pos anggaran yang sudah ada seperti dana pendidikan atau dana desa.

"Aman, itu kan sebenarnya cuma memindah amplop saja. Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kemudian nanti bisa juga dari dana desa. Jadi jangan bayangkan nanti ada tambahan anggaran baru," kata Muhadjir.

Dia juga menambahkan, pemerintah sudah punya pengalaman melaksanakan program yang serupa dengan makan siang gratis, yakni pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun sebagai upaya menangani stunting.

"Kita sudah punya pengalaman kok, kan selama ini kita sudah menangani program makanan tambahan untuk ibu hamil, program makanan tambahan untuk bawah dua tahun," kata Muhadjir.

Menurut dia, program pemberian makanan tambahan itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum menggulirkan makan siang gratis.

Menu program makanan tambahan di Depok yang menjadi sorotan beberapa waktu lalu juga akan menjadi bahan pembelajaran demi memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan anggaran yang disiapkan pemerintah.

"Soal teknis nanti itu gampang itu, kalau sudah ada desain teknokratiknya nanti itu bisa dilakukan," ujar Muhadjir.

RAPBN akomodasi program presiden terpilih

Presiden Jokowi berpesan agar Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program yang diusung oleh presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin lalu.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka, RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujarnya lagi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program yang mulai diperhitungkan pemerintah adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai sidang kabinet paripurna, Senin.