Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan program makan siang gratis, bahan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak tepat oleh sejumlah pihak.

Pasalnya, program tersebut sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024) ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum menetapkan capres-cawapres terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Pemerintahan Joko Widodo yang memasukkan makan siang gratis untuk dibahas di RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025 sangat tidak etis dan tidak proporsional," kata pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa (27/2/2024).

"Ada dua penyebabnya. Pertama, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming belum resmi terpilih. Saat ini saja masih proses penghitungan suara sehingga belum ada yang resmi diputus sebagai pemenang," ujarnya lagi.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas

Jamiludin mengatakan, langkah Jokowi membahas program Prabowo-Gibran ketika pasangan itu belum dinyatakan terpilih akan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum ataupun politis.

Dia juga mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi semestinya tidak ikut campur dalam program yang diusung Prabowo-Gibran karena program tersebut bukan program pemerintahannya.

Menurut Jamiludin, program makan siang gratis semestinya baru mulai dibahas oleh pemerintahan Prabowo kelak, bukan oleh Jokowi yang ingin memasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Indikasi keberpihakan

Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menambahkan, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintahan Jokowi semakin menguatkan indikasi keberpihakan Jokowi.

Menurut Ari, cawe-cawe Jokowi itu tidak terelakkan karena dia adalah ayah dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres pendamping Prabowo.

"Cara-cara yang dilakukan Jokowi seperti ini semakin menguatkan bahwa kepemimpinan sekarang ini begitu niretika dan semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakannya," kata Ari Junaedi, Selasa.

Baca juga: Singgung Keberpihakan Jokowi, Pengamat: Apakah Bersikap Sama jika Pemenang Pilpres Paslon 01 atau 03?

Ari pun mengaku tidak yakin bahwa Jokowi akan terlibat terlalu jauh dalam rencana program pemerintahan berikutnya apabila bukan Prabowo-Gibran yang memenangi Pilpres 2024.

"Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang Pilpres adalah paslon 01 atau 03 yang notabene bukan anak atau kerabatnya?" ujarnya.

Jaga-jaga saja

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhdjir Effendy menilai, tidak ada yang salah apabila pemerintahan Jokowi sudah mulai membahas program yang diusung Prabowo-Gibran.

Muhadjir pun beranggapan pembahasan itu tidak terlalu dini meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih oleh KPU.

"Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR, masih pembahasan kok," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah sudah membahas program tersebut supaya ada kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujarnya.

Baca juga: Menko PMK Sebut Tak Ada Anggaran Khusus untuk Makan Siang Gratis

Muhadjir pun mengeklaim bahwa tidak akan ada penambahan anggaran khusus untuk membiayai program makan siang gratis tersebut

Menurut dia, anggaran untuk program tersebut bakal direlokasi dari pos-pos anggaran yang sudah ada seperti dana pendidikan atau dana desa.

"Aman, itu kan sebenarnya cuma memindah amplop saja. Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan, ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kemudian nanti bisa juga dari dana desa. Jadi jangan bayangkan nanti ada tambahan anggaran baru," kata Muhadjir.

Dia juga menambahkan, pemerintah sudah punya pengalaman melaksanakan program yang serupa dengan makan siang gratis, yakni pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak di bawah usia dua tahun sebagai upaya menangani stunting.

"Kita sudah punya pengalaman kok, kan selama ini kita sudah menangani program makanan tambahan untuk ibu hamil, program makanan tambahan untuk bawah dua tahun," kata Muhadjir.

Baca juga: Soal Program Makan Siang Gratis, Pemerintah Klaim Sudah Punya Pengalaman

Menurut dia, program pemberian makanan tambahan itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum menggulirkan makan siang gratis.

Menu program makanan tambahan di Depok yang menjadi sorotan beberapa waktu lalu juga akan menjadi bahan pembelajaran demi memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan anggaran yang disiapkan pemerintah.

"Soal teknis nanti itu gampang itu, kalau sudah ada desain teknokratiknya nanti itu bisa dilakukan," ujar Muhadjir.

RAPBN akomodasi program presiden terpilih

Presiden Jokowi berpesan agar Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program yang diusung oleh presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin lalu.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka, RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujarnya lagi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program yang mulai diperhitungkan pemerintah adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai sidang kabinet paripurna, Senin.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Etis Bahas Makan Siang Gratis di RAPBN 2025, padahal Prabowo-Gibran Belum Terpilih

Suharso mengatakan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu, menurut dia, penyusunan ini baru tahap awal. Sebab, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujar Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," katanya lagi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Dibahas di Sidang Kabinet, Pengamat: Secara Etika Politik Sangat Tidak Pantas