DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan disidang etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan bocornya daftar pemilih tetap (DPT) beberapa bulan silam.

Sidang perdana akan diselenggarakan pada Rabu (28/2/2024) pagi dengan agenda mendengarkan keterangan seluruh pihak dan saksi yang dihadirkan.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ucap Sekretaris DKPP, David Yama, dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Perkara ini diregistrasi dengan nomor 4-PKE-DKPP/I/2024. Pengadu atas nama Rico Nurfiansyah Ali mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz selaku Teradu I-VII.

Baca juga: KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024

Dalam pokok aduan, seluruh komisioner KPU RI dituding telah bertindak tidak akuntabel dan profesional karena adanya dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024.

Hingga Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu, KPU RI belum mengumumkan perkembangan terbaru soal kasus ini.

Terakhir, KPU RI mengaku belum bisa menyimpulkan dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 bersumber dari data mereka atau bukan.

Kala itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa pihaknya masih berkoordinasi lintas lembaga setelah dua pekan dugaan kebocoran itu mengemuka.

"Beberapa hari lalu kami sudah melakukan koordinasi di Oakwood antara BIN (badan Intelijen Negara), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim) Mabes Polri, dan menyimpulkan bahwa saat ini sedang kerja-kerja investigasi oleh Mabes," kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

"Belum bisa disimpulkan apakah itu data KPU atau bukan, apakah itu data KPU yang bocor atau bukan," ujarnya lagi.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data Pemilih Disebut Gerus Kepercayaan Publik ke KPU

Eks Ketua KPU DKI Jakarta itu menyinggung bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan BSSN setelah dugaan kebocoran data mencuat.

BSSN berperan melakukan mitigasi, sedangkan Polri fokus menginvestigasi dan melakukan BAP (berita acara pemeriksaan).

Betty mengklaim bahwa ada upaya peningkatan keamanan pada semua aplikasi kepemiluan KPU serta pengecekan rutin terhadap semua aplikasi itu.

"Yang pasti kita sudah lebih aware, lebih kuat, karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU, dan kami apresiasi atas kerja-kerja BSSN dan BIN dan juga Mabes untuk mencari solusi, dugaan, kebocoran data pemilih ini," katanya.

Betty mengatakan, diperlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi yang dikerjakan polisi, termasuk mencari tahu siapa peretasnya jika memang data KPU yang diretas.