Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Mencoblos, Ganjar Singgung Film "Dirty Vote" dan Bicara soal Pemilu Bersih

Kompas.com - 14/02/2024, 10:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap, film "Dirty Vote" yang tayang menjelang pencoblosan, bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang damai dan adil.

Hal ini disampaikan di sela-sela menjawab pertanyaan tentang pesan kepada para petugas yang berjaga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pemilu 2024, hari ini.

"Kemarin ada sempat membikin film 'Dirty Vote', dan tentu saja catatan yang muncul di masyarakat mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang," kata Ganjar di kediamannya, Jalan Candi Kalasan, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024) pagi.

Baca juga: Komentari Film Dirty Vote, Mahfud: Itu Fakta yang Dijahit dengan Baik

Ganjar menuturkan, dari film itu juga menggambarkan harapan Pemilu 2024 menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sebagai pemegang hak pilih untuk bebas menentukan pilihan.

Dalam hal ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai bahwa keberlanjutan demokrasi ditentukan salah satunya lewat pesta demokrasi Pemilu.

"Hari ini betul-betul semua kembali ke jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik yang diharapkan lebih substantif," ungkapnya.

Baca juga: Pakar Hukum di Film Dirty Vote Disebut Dekat dengan Mahfud, TPN: Nothing Wrong

Menurut Ganjar, harapan akan Pemilu bersih tentu menjadi fokus semua pihak.

Keinginan Pemilu yang bersih, tambah Ganjar, juga belakangan disuarakan oleh masyarakat sipil hingga sivitas akademika di seluruh Indonesia.

"Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kegundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan," pungkas politikus PDI-P ini.

Film Dirty Vote disutradarai Dandhy Dwi Laksono. Film tersebut ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada Minggu (11/2/2024), pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.

Baca juga: Dikaitkan dengan Pengisi Film Dirty Vote, Begini Kata Mahfud MD

Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com