TPN Ganjar Anggap Momentum Kenaikan Tukin ASN Bawaslu Tak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pememangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mempersoalkan keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dua hari menjelang hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu).

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai bahwa keputusan itu diambil dalam momentum yang tidak tepat karena kinerja Bawaslu pun dikritik banyak pihak.

"Saya kira sih tunjangan kinerja itu sah-sah saja diberikan. Persoalannya, timing-nya, karena kita ini semua berada dalam satu proses pemilihan umum, di mana Bawaslu dan KPU itu banyak juga mendapat kritik," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Tukin Bawaslu Dua Hari Jelang Pencoblosan, Ini Penjelasan Istana

Menurut Todung, kritik yang dilancarkan ke lembaga penyelenggara pemilu itu pun bukannya tanpa alasan.

Oleh sebab itu, Todung menilai wajar apabila ada persepsi yang menganggap kenaikan tukin itu bukan sebagai penghargaan kepada para pegawai Bawaslu.

"Saya enggak mau menyebut istilah apa, bribery, itu menurut saya sih tidak tepat sitilah semacam itu, tapi menurut saya momennya tidak tepat, waktunya tidak tepat," kata dia.

Baca juga: Jokowi Janji Segera Cairkan Tukin KPU: Jangan Sampai Urusan Sensitif Ganggu Tahapan Pemilu

Todung juga menganggap wajar jika banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Jokowi menaikkan tukin menjelang pemilu.

"Kenapa kok sekarang? Why now gitu, why not later? Habis pemilihan umum, habis pilpres," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tukin untuk pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu, dua hari sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Pemberian tukin ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengeklaim, usul kenaikan tukin tersebut sudah diusulkan sejak 2023.

Baca juga: Presiden Jokowi Berikan Tukin untuk Pegawai Setjen Bawaslu, Berikut Besarannya

"Peraturan Pemerintah tentang tukin pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada Oktober 2023 lalu," ujar Ari.

"Kenaikan tukin ini basisnya adalah kenaikan penilaian indeks reformasi birokrasi (RB) Setjen Bawaslu oleh Kemenpan RB pada 2021, yaitu sebesar 68,80 yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 72.95," jelasnya.

Oleh karenanya, Kemenpan RB mengusulkan tukin pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu dinaikan dari semula 60 persen kini menjadi 70 persen.

Baca juga: Jokowi Naikkan Tukin ASN Bawaslu 2 Hari Sebelum Pencoblosan, Komisioner: Alhamdulillah

Besaran kenaikan tukin tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

"Perlu diketahui bahwa kenaikan tukin ini bukan hanya untuk pegawai di Setjen Bawaslu, melainkan untuk kementerian/lembaga lainnya, sesuai usulan dari Kemenpan RB," kata Ari.

Namun, Ari tak menjelaskan lebih jauh mengapa aturan kenaikan tukin itu baru diteken Jokowi dua hari jelang pencoblosan.