Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didampingi Istri, AHY Mencoblos di TPS 101 Cipete Utara

Kompas.com - 14/02/2024, 10:03 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 101 yang terletak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bapem, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, AHY yang didampingi sang istri, Annisa Pohan, tiba di lokasi sekira pukul 08.39 WIB.

Keduanya kompak mengenakan batik biru bertuliskan “Demokrat” pada setiap motif batiknya.

Sejumlah warga dan awak media langsung menyambut putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

“Udah nyoblos?” tanya AHY ke sejumlah warga.

Baca juga: AHY Bakal Nyoblos di Jaksel, SBY di Pacitan

AHY dan Annisa Pohan kemudian menuju TPS 101 dan berkonsultasi dengan petugas kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Semalam hujan terus ya?” tanya AHY ke awak media sebelum menuju bilik suara.

Setelah menunggu sekitar lima menit, AHY dan Annisa Pohan pun menggunakan hak suara mereka. Keduanya juga memperlihatkan kertas suara mereka sebelum dimasukkan ke kotak yang telah disediakan.

“Tentunya ini merupakan sebuah momen yang sangat penting bagi kita semuanya, bangsa Indonesia, karena melalui pemungutan suara ini, di balik-bilik yang berukuran kecil tadi, kita semua akan menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun ke depan,” kata AHY selepas mencoblos.

Sementara itu, SBY diketahui menggunakan hak pilih di TPS di kampung halamannya, Pacitan, Jawa Timur.

Baca juga: AHY Sayangkan Para Capres Banyak Tebar Janji, tapi Tak Bahas Cara Tingkatkan Pendapatan Negara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com