Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Kandidat Tak Buru-buru Deklarasi Kemenangan Bermodal Hasil "Quick Count"

Kompas.com - 13/02/2024, 19:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mendeklarasikan kemenangan berbekal hasil hitung cepat atau quick count yang akan dirilis oleh sejumlah lembaga survei setelah pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu (14/2/2024) besok.

Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima mengingatkan, pernah ada seorang calon presiden (capres) yang mendeklarasikan kemenangan hingga sujud syukur berbekal hasil quick count, padahal dia diumumkan kalah berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Sujud syukur ternyata kalah yang tahun dulu, 16 lembaga quick count mengatakan 50 persen sudah menang waktu itu, ternyata enggak benar. Ini problem yang kita sampaikan," kata Aria di Media Center TPN, Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Politikus PDI-P ini tidak masalah apabila kandidat yang memang ditakdirkan menang mendeklarasikan kemenangan bermodal hasil quick count.

Baca juga: Ganjar Bakal Nonton Quick Count Bareng Mahfud di Jakarta

Namun, dia menilai akan ada kekacauan apabila kandidat sudah lebih dulu mendeklarasikan kemenangan tapi hasil quick count yang dijadikan rujukan tidak sesuai dengan perhitungan resmi.

Oleh karena itu, Aria menyarankan agar hasil quick count yang dijadikan rujukan terhadap proyeksi hasil pemilu adalah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kredibel.

"Sangat dikhawatirkan kalau masyarakat ini dibuat bingung oleh lembaga quick count yang sebenarnya kurang ada traffic-nya, bisa berpotensi menimbulkan kekacauan," ujar Aria.

Dia juga mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud memandang quick count bukan lah hasil akhir, melainkan indikator akan hasil penghitungan suara yang akan diumumkan oleh KPU RI.

"Semuanya harus tetap menunggu perhitungan resmi KPU yang akan menentukan hasil akhir," kata Aria Bima.

Diketahui, KPU RI telah mengumumkan bahwa terdapat 81 lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu 2024 yang terdaftar dan memiliki sertifikat terdaftar.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Sebut Aplikasi Sirekap KPU Rawan Salah Input Data

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Aies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com