Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netralitas Jadi Sorotan Lagi, Polri: Tugas Kita Mengamankan Kontestasi

Kompas.com - 07/02/2024, 18:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Mabes Polri Komjen Mohammad Fadil Imran menyatakan mereka tidak memihak dalam mengawal proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Tugas kita adalah mengamankan kontestasi. Itu penekanannya. Jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan Pemilu," kata Fadil usai Apel Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 di Pusat Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Fadil, Polri mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian yang melarang personel dan lembaga terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga: Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

"Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan polisi harus netral saya kira. Kemudian dalam beberapa peraturan-peraturan Kapolri, polisi juga harus netral," ujar Fadil.

Fadil menyampaikan supaya para pimpinan di Polri selalu memberikan penekanan supaya polisi netral dalam masa Pemilu dan Pilpres.


Dia menambahkan, masyarakat diimbau tidak khawatir karena Polri akan menindak anggota bersikap tidak netral dalam Pemilu dan Pilpres dengan mengacu kepada aturan hukum berlaku.

"Jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam (Profesi dan Pengamanan), ada Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum)," ucap Fadil.

Baca juga: Sivitas Akademika Unnes Minta TNI dan Polri Tak Mau Diperalat Kekuasaan

"Pak Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ada pelanggaran, apapun itu, pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sambung Fadil.

Netralitas Polri kembali disorot setelah muncul pengakuan dari sejumlah pimpinan universitas yang diminta membuat video berisi materi testimoni soal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terjadi di tengah gelombang kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.

Baca juga: Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Akan tetapi, Polri menyatakan hal itu sebagai upaya buat meredam potensi konflik sosial di tengah persaingan sengit para aktor politik dalam Pemilu dan Pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com