Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

Kompas.com - 07/02/2024, 17:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang meminta sejumlah rektor untuk membuat video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo.

"Apa urusan Polri oknumnnya tiba-tiba telepon rektor, kemudian kasih contoh harus membuat ucapan-ucapan seperti ini, harus kasih video dengan ucapan seperti ini," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Menurut Hasto, intervensi aparat itu adalah salah satu distorsi politik yang sedang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Rektor Atma Jaya Yogyakarta Juga Diminta Buat Video Testimoni Jokowi

Sebab, intervensi terhadap kampus yang punya kebebasan akademik bukanlah hal yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

"Ini bukan demokrasi, di dalam tradisi apa pun, mau demokrasi liberal, mau demokrasi sosialis, enggak ada intervensi dengan cara seperti itu, memaksa perguruan tinggi yang punya kebehasan akademik," kata dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini berpendapat, upaya menekan para akademisi itu bisa saja menyulut gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa.

"Bagi saya ketika kita juga dari kalangan kampus melihat dosen-dosen kita mulai ditekan, kemudian rektor mulai ditekan, ini untung saja perguruan tinggi mahasiswa masih libur, kalau enggak libur sudah bergerak," ujar Hasto.

Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Bikin Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Mengonfirmasi Polri Tidak Netral

Dalam permintaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu, Hindarto diminta menyampaikan tiga hal.

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.

Hindarto menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi karena harus menyuarakan kebenaran.

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," kata dia.

Baca juga: Kata Wakapolri soal Dugaan Rektor Unika Disuruh Buat Video Testimoni Apresiasi Kinerja Jokowi

Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com