Netralitas Jadi Sorotan Lagi, Polri: Tugas Kita Mengamankan Kontestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Mabes Polri Komjen Mohammad Fadil Imran menyatakan mereka tidak memihak dalam mengawal proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Tugas kita adalah mengamankan kontestasi. Itu penekanannya. Jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan Pemilu," kata Fadil usai Apel Pasukan Pengamanan Pemilu dan Harkamtibmas 2024 di Pusat Latihan Korps Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Menurut Fadil, Polri mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian yang melarang personel dan lembaga terlibat dalam kegiatan politik praktis.

"Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan polisi harus netral saya kira. Kemudian dalam beberapa peraturan-peraturan Kapolri, polisi juga harus netral," ujar Fadil.

Fadil menyampaikan supaya para pimpinan di Polri selalu memberikan penekanan supaya polisi netral dalam masa Pemilu dan Pilpres.

"Jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam (Profesi dan Pengamanan), ada Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum)," ucap Fadil.

"Pak Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ada pelanggaran, apapun itu, pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," sambung Fadil.

Netralitas Polri kembali disorot setelah muncul pengakuan dari sejumlah pimpinan universitas yang diminta membuat video berisi materi testimoni soal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terjadi di tengah gelombang kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi dari berbagai kampus di Indonesia.

Akan tetapi, Polri menyatakan hal itu sebagai upaya buat meredam potensi konflik sosial di tengah persaingan sengit para aktor politik dalam Pemilu dan Pilpres.