Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rektor Diminta Polisi Bikin Video Testimoni soal Jokowi, Hasto PDI-P: Apa Urusan Polri?

Kompas.com - 07/02/2024, 17:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang meminta sejumlah rektor untuk membuat video berisi pujian kepada Presiden Joko Widodo.

"Apa urusan Polri oknumnnya tiba-tiba telepon rektor, kemudian kasih contoh harus membuat ucapan-ucapan seperti ini, harus kasih video dengan ucapan seperti ini," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Menurut Hasto, intervensi aparat itu adalah salah satu distorsi politik yang sedang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Rektor Atma Jaya Yogyakarta Juga Diminta Buat Video Testimoni Jokowi

Sebab, intervensi terhadap kampus yang punya kebebasan akademik bukanlah hal yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

"Ini bukan demokrasi, di dalam tradisi apa pun, mau demokrasi liberal, mau demokrasi sosialis, enggak ada intervensi dengan cara seperti itu, memaksa perguruan tinggi yang punya kebehasan akademik," kata dia.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini berpendapat, upaya menekan para akademisi itu bisa saja menyulut gelombang unjuk rasa dari para mahasiswa.

"Bagi saya ketika kita juga dari kalangan kampus melihat dosen-dosen kita mulai ditekan, kemudian rektor mulai ditekan, ini untung saja perguruan tinggi mahasiswa masih libur, kalau enggak libur sudah bergerak," ujar Hasto.

Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Bikin Video Testimoni Puji Jokowi, Pengamat: Mengonfirmasi Polri Tidak Netral

Dalam permintaan yang disampaikan melalui WhatsApp itu, Hindarto diminta menyampaikan tiga hal.

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.

Hindarto menolak membuat video testimoni untuk mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi karena harus menyuarakan kebenaran.

"Kami memilih sikap sebagai Universitas Katolik harus menyuarakan kebenaran," kata dia.

Baca juga: Kata Wakapolri soal Dugaan Rektor Unika Disuruh Buat Video Testimoni Apresiasi Kinerja Jokowi

Hindarto menegaskan bahwa posisi Kampus Unika netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Kami posisinya netral, lalu harusnya demokrasi tanda petik tidak melibatkan kekuasaan. Jadi, itu saja yang kami resahkan dan suarakan," papar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com