Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Klarifikasi Polri soal Minta Rektor Buat Video Testimoni, Harap Polisi di Lapangan Diawasi

Kompas.com - 07/02/2024, 14:39 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, pihaknya tengah melakukan klarifikasi kepada Polri terkait polisi di Jawa Tengah (Jateng) yang meminta rektor-rektor di universitas di wilayah tersebut untuk membuat video testimoni soal kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahu, Polda Jateng mengaku mereka menelepon rektor-rektor dalam rangka cooling system.

"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," ujar Poengky saat dimintai konfirmasi, Rabu (7/2/2024).

Poengky menjelaskan bahwa cooling system biasa dilakukan polisi menjelang pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor, TPN: Kalau Betul, Itu Pelanggaran

Dia menyebut bahwa upaya polisi itu dilakukan agar masyarakat tetap bijak dan tidak terpengaruh berita-berita hoaks yang bisa menimbulkan konflik sosial.

Namun, dalam kasus ini, Poengky khawatir jika upaya polisi yang menelepon rektor disalahartikan di lapangan.

"Sehingga berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian. Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," katanya.

"Memang benar bahwa pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi, sehingga harus dihormati oleh semua pihak," ujar Poengky lagi.

Baca juga: Sebut Ada Operasi Menekan Rektor, Mahfud: Mereka Diminta Menyatakan Presiden Jokowi dan Pemilu Baik

Oleh karena itu, Poengky meminta pimpinan Polri mengawasi anggotanya di lapangan.

Dia berharap, jika betul polisi melakukan cooling system, jangan sampai malah dianggap sebaliknya oleh masyarakat.

"Pimpinan perlu memastikan agar aparat kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," katanya.

Pembelaan Polda Jateng

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Stefanus Satake Bayu buka suara soal permintaan video testimoni kepada sejumlah rektor di Jawa Tengah. Tak terkecuali, Rektor Universitas Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Satake menegaskan bahwa permintaan video itu merupakan upaya program cooling system dari para tokoh dan akademisi untuk mengampanyekan pemilu damai dan menjaga kondusivitas menjelang hari pencoblosan pemilu serentak.

"Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan cooling system kepada beberapa tokoh baik agama, masyarakat, orang-orang yang punya kompeten untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib," ujar Satake, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk Cooling System

Menurut dia, video ajakan pemilu damai dari para tokoh ini dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat dengan baik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com