Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Hasto, Mahfud Tak Merasa Fungsi Menko Polhukam Diambil Jokowi

Kompas.com - 02/02/2024, 13:53 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD merespons ucapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang mengeklaim mundurnya Mahfud MD karena fungsi-fungsi Kemenko Polhukam sudah diambil alih Presiden Joko Widodo.

Mahfud menyatakan tidak merasa ada pengambilalihan. Namun, ia mempersilakan pihak mana pun jika ingin menilai seperti itu.

"Enggak juga, saya tidak merasa begitu. Tapi penilaian politik dari luar begitu, ya silakan," kata Mahfud usai berpamitan dengan jajaran Kemenko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Nasihat Mahfud ke Staf Polhukam: Jangan Culas, Tidak Ada Sejarahnya Orang Culas Selamat

Mahfud menilai, ucapan Hasto bisa saja dimaknai karena selama dua bulan terakhir, koordinasi aparat seperti TNI/Polri langsung di bawah presiden.

"Mungkin selama ini mungkin, selama dua bulan ini koordinasi Panglima, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu langsung ke presiden. Mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto, ya ndak apa-apa bagi saya," tuturnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, keputusan ini bukan diambil secara mendadak.

Sebelum memutuskan mundur, ia sempat mencoba menjalani masa kampanye 3-4 bulan saat masih menjabat sebagai Menko.

Namun, hal itu tidak mudah pula dijalani. Dalam beberapa kunjungan, misalnya, sulit membedakan kunjungannya sebagai cawapres atau sebagai menteri.

"Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko, tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak "Bapak Cawapres"," ungkap Mahfud.


Baca juga: Mahfud Bicara Sikap ke Pemerintah Usai Mundur: Kita Lebih Tegas

Karena itu pula, lanjut Mahfud, ia harus berhenti berkunjung ke berbagai daerah sebagai menteri.

"Jadi menjadi tidak enak, sehingga saya yang harus berhenti jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam, karena conflict of interest tidak bisa terelakkan antara melaksanakan tugas Menko dan kampanye, kadang kala sulit dibedakan," jelasnya.

Sebagai informasi, Mahfud MD resmi mundur usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024) sore.

Hari ini, Mahfud menyempatkan diri untuk berpamitan dan mengemas barang-barangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com