Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Bicara Sikap ke Pemerintah Usai Mundur: Kita Lebih Tegas

Kompas.com - 02/02/2024, 13:21 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan tidak akan ada perubahan sikap kepada pemerintah usai memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ia mengaku, keputusannya mundur supaya posisinya sebagai cawapres lebih tegas. Ia meyakini tidak akan ada konflik kepentingan pasca memutuskan mundur.

"Ya biasa saja, ndak ada perubahan sikap. Cuma karena ini politik, kita lebih tegas juga, itu saja," kata Mahfud usai berpamitan dengan jajaran Kemenko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud Turut Pecat 4 Stafsusnya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun tidak ingin berkomentar apakah keputusannya perlu diikuti oleh menteri maupun penjabat di kementerian lain.

"Saya nggak bicara kementerian lain, bicara Kemenko Polhukam saja," ungkapnya.

Mahfud mengungkapkan, keputusan ini bukan diambil secara mendadak.

Sebelum memutuskan mundur, ia sempat mencoba menjalani masa kampanye 3-4 bulan saat masih menjabat sebagai Menko.

Baca juga: Cerita Mahfud Tolak Tawaran Luhut Jadi Menko Polhukam karena Pernah Pimpin Timses Prabowo

Namun, hal itu tidak mudah pula dijalani. Dalam beberapa kunjungan, misalnya, sulit membedakan kunjungannya sebagai cawapres atau sebagai menteri.

"Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko, tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak "Bapak Cawapres"," ungkap Mahfud.

Karena itu pula, lanjut Mahfud, ia harus berhenti berkunjung ke berbagai daerah sebagai menteri.

"Jadi menjadi tidak enak, sehingga saya yang harus berhenti jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam, karena conflict of interest tidak bisa terelakkan antara melaksanakan tugas Menko dan kampanye, kadang kala sulit dibedakan," jelasnya.

Sebagai informasi, Mahfud MD resmi mundur usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/2/2024) sore. Hari ini, Mahfud menyempatkan diri untuk berpamitan dan mengemas barang-barangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com