Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Harap Prabowo Mundur Ikuti Mahfud, Ganjar: Butuh Rasa, Etika, dan Kemauan

Kompas.com - 02/02/2024, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpandangan bahwa keputusan tokoh-tokoh yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan publik, membutuhkan etika dan niat pribadinya.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK yang berharap Prabowo Subianto mengikuti Mahfud MD yang mundur dari Menko Polhukam karena maju dalam Pilpres 2024.

Adapun Prabowo, kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan meskipun Ketua Umum Partai Gerindra itu maju menjadi calon presiden nomor urut 2.

"(Mundur) Itu butuh rasa, etika, kemauan," kata Ganjar ditemui di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, usai blusukan, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Ganjar Bakal Jadikan Hasil Blusukannya di Pasar Sebagai Materi Debat

Kendati begitu, Ganjar menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi para kontestan Pilpres untuk mundur dari jabatan publik.

Pasalnya, kata dia, regulasi pun mengatur demikian di mana tidak mewajibkan para pejabat publik yang maju dalam Pemilu 2024 untuk mundur.

Akan tetapi, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan tentang suasana yang dirasakan masyarakat jika kontestan Pilpres masih aktif mengisi jabatan publik.

Dalam hal ini, Ganjar menekankan pentingnya soal etika dan integritas menjadi pegangan setiap tokoh yang maju dalam Pemilu.

"Ingat ya regulasi, itu kadang-kadang, dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti diharapkan, maka butuh suasana etik, integritas, dan ada kepantasan dan kepatutan di sana," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Janji KTP Sakti Jadi Solusi bagi Nelayan Perahu Ketek di Palembang

Diberitakan sebelumnya, JK juga mengapresiasi keputusan Mahfud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

Ia berharap Prabowo menempuh langkah yang sama.

"Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keptusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata Jusuf Kalla dalam acara pernyataan resmi Para Tokoh Bangsa demi Perubahan untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Menurut JK, penting bagi Prabowo mundur supaya tidak terjadi bias ketika berkegiatan, apakah sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, atau berkampanye sebagai capres.

"Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?" tutur dia.

JK juga menyinggung keputusannya pada Pemilu 2004 lalu, di mana dia mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) karena hendak maju sebagai cawapres.

"Saya juga dulu seperti itu. Saya juga Menko, dulu 2004, bahkan sebelum mendaftar (sebagai cawapres), saya minta keluar," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com