Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam: Bukan Cuma Etik, tapi Juga Elektoral

Kompas.com - 02/02/2024, 10:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD mengaku bahwa keputusannya mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) bukan hanya karena alasan etik, tapi juga elektoral.

Mahfud bilang, setelah meletakkan jabatan sebagai menteri, dirinya bisa lebih leluasa berkampanye sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” kata Mahfud dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, kata Mahfud, ia bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Namun, Mahfud menyebut, bukan berarti dirinya bakal membocorkan rahasia negara.

Baca juga: Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD

“Saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya,” ujarnya.

Mahfud merasa tidak rugi dirinya mundur meski ada menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi tetap berada di Kabinet Indonesia Maju.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu justru merasa lega karena setelah ini ia dapat berkampanye tanpa mengkhawatirkan posisinya sebagai Menko Polhukam.

Mahfud bilang, sesuai aturan, sebelum berkampanye, ia selalu mengajukan surat cuti ke Presiden. Sebelum surat permohonan cuti itu disetujui, Mahfud tak akan pergi berkampanye.

Namun, Mahfud menyebut, ada kandidat lain yang setiap hari kampanye ke sana ke mari, yang dipertanyakan izin cutinya.

“Saya merasa saya ini sudah berlaku tertib kok yang lain enggak ya. Sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, banyak pro kontra atas manuvernya mundur dari Menko Polhukam. Ada yang menyayangkan keputusan itu, ada pula yang mendukung.

Namun, Mahfud mengaku tak ambil pusing. Cawapres nomor urut 3 itu yakin keputusan yang ia tempuh bakal berdampak baik, setidaknya bagi dirinya sendiri.

“Pertimbangan saya pada akhirnya ya saya mau lebih bagus bagi saya dan mungkin bagi republik untuk sama-sama belajar memperbaiki negara ini,” tuturnya.

Baca juga: Pamit di Kemenko Polhukam, Mahfud: Suatu Saat Kita Bertemu di Tempat Lain...

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (kepres) tentang pemberhentian dirinya.

Pengunduran diri Mahfud ini menyusul majunya dia sebagai cawapres Pemilu 2024, berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com