Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Percaya dengan Narasi Keberlanjutan dan Perubahan, Mahfud: Bagi Saya Perbaikan

Kompas.com - 02/02/2024, 11:13 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan tidak memercayai posisi keberlanjutan dan perubahan yang kini diusung oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2 dan nomor urut 1.

Sebab, menurut Mahfud, tidak ada keberlanjutan yang mutlak dilakukan karena pasti akan ada perubahan di beberapa aspek tertentu.

"Saya terus terang enggak percaya itu pada branding atau positioning keberlanjutan. Karena tidak mungkin keberlanjutan itu mutlak berlanjut, pasti ada perubahan," ujarnya dalam program ROSI di Kompas TV, Kamis (1/2/2024) malam.

Begitu juga dengan perubahan, menurut Mahfud, tidak mungkin ada yang diubah jika tidak melanjutkan program yang sedang berjalan saat ini.

"Sehingga, kalau itu bagi saya ya cuma branding-branding yang ini, masa perubahan lalu ini putus, kan enggak mungkin. Tapi musti melanjutkan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru saja mengajukan penguduran diri tersebut.

Baca juga: Ungkap Alasan Mundur, Mahfud: Konflik Kepentingan Tak Terelakkan Saat Kunjungan

Oleh karena itu, Mahfud bersama calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menawarkan jalan tengah yaitu perbaikan.

Menurut Mahfud, perbaikan adalah langkah melanjutkan yang sudah ada dengan mengubah untuk menjadi lebih baik.

"Perubahan itu bagi saya melanjutkan sambil mengubah itulah perbaikan," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud mengatakan, kaidah perbaikan sudah lama dia pelajari dan menjadi ilmu dasar di pondok pesantren, yaitu melanjutkan yang bagus tetapi kalau ada yang baru dan lebih baik maka diubah.

Dia lantas mengaku tidak khawatir dengan jargon "perbaikan" dianggap menjadi tidak jelas apakah akan melanjutkan program pemerintah atau mengubah menjadi yang baru.

"Enggak papa (dianggap tak jelas), justru dalam surat (pengunduran diri sebagai Menko Polhukam) saya, kami melanjutkan estafet kepemimpinan dan agenda-agenda presiden yang perlu dilanjutkan, lalu kami akan lakukan perbaikan," ujar Mahfud.

Baca juga: Pamit di Kemenko Polhukam, Mahfud: Suatu Saat Kita Bertemu di Tempat Lain...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com