Pemerintah Disarankan Perkuat Institusi Demokrasi dan Penegakan Hukum Cegah Potensi Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyampaikan hasil kajian dari berbagai sektor memperlihatkan terdapat risiko krisis tahap sedang dan mengarah ke tinggi sepanjang 2023.

Menurut Plt Gubernur Lemhannas Laksdya TNI Maman Firmansyah, ketegangan politik global telah mempengaruhi peningkatan risiko situasi nasional, khususnya terkait peran politik dan Pemilu serentak 2024, serta kondisi ekonomi global yang cenderung stagnan.

Maka dari itu, kata Maman, Lemhannas menyarankan pemerintah memperkuat demokrasi dan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat buat memperkuat ketahanan bangsa terhadap ancaman krisis di masa mendatang.

"Karena itu pemerintah perlu memperkuat lembaga demokrasi, pelibatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum, peningkatan keamanan, literasi media, dan pendidikan politik bagi masyarakat," kata Maman saat menyampaikan Pernyataan Akhir Tahun 2023 di Gedung Lemhannas RI Jakarta pada Kamis (21/12/2023), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Mata Rakyat Lebih Mudah Melihat Infrastruktur daripada Kualitas Demokrasi

Maman juga mengingatkan potensi fluktuasi harga bahan kebutuhan menjelang akhir tahun dan masa libur Natal serta Tahun Baru, sekaligus antisipasi lonjakan harga sumber energi di dunia akibat konflik pada berbagai wilayah.

"Pada bidang ekonomi, tingkat inflasi bulan Desember akan meningkat karena adanya event Natal dan Tahun Baru. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengantisipasi perkembangan global khususnya terkait harga minyak bumi yang fluktuatif," ujar Maman.

Maman mengatakan, dalam kajian strategis pada akhir 2022 lalu Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Lemhannas RI untuk melakukan kajian fokus untuk 5 isu strategis yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Terkait konsolidasi demokrasi, kata Maman, Lemhannas fokus terhadap penguatan demokrasi di Indonesia yang meliputi stabilitas politik 2024, reformasi keamanan, dan kematangan demokrasi yang diproyeksikan terjadi pada 2029.

Baca juga: Mundur dari Lemhannas, Andi Widjajanto: Untuk Jaga Netralitas

Maman mengatakan, isu transformasi digital yang menjadi fokus kajian Lemhannas meliputi ekonomi 4.0, infrastruktur digital, keamanan siber, dan pertahanan siber dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan siber menuju ekosistem digital Indonesia.

Lantas dalam isu ekonomi hijau, lanjut Maman, hal-hal yang menjadi fokus kajian meliputi perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan ekonomi hijau, serta penguatan bursa karbon menuju net zero emission pada 2060.

Untuk isu ekonomi biru, kata dia, Lemhannas mengkaji kesehatan samudera, keamanan maritim, dan lumbungikan nasional di Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua.

Terkait pada isu IKN Nusantara yang menjadi fokus kajian Lemhannas adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan dan gelar pertahanan buat mewujudkan pertahanan cerdas generasi 5.0.

Baca juga: Andi Widjajanto Dikabarkan Mundur sebagai Gubernur Lemhannas, Istana Tunggu Surat Resmi

Selain lima hal tersebut, kata dia, presiden juga memberikan arahan untuk melaksanakan kajian yang proaktif, priyektif, prediktif terhadap isu-isu strategis nasional, regional, dan internasional.

Di antara isu tersebut, lanjut dia, adalah isu Papua, Myanmar, visi dan seknario ASEAN 2045, perang Ukraina-Rusia, perang Israel-Palestina, serta proyeksi krisis global dan mitigasi risiko serta potensi kekuatan industri pertahanan sebagai bahan rekomendasi kebijakan secara berseri.

Pada aspek sosial, budaya, dan demografi, kata dia, kajian diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarat dalam bertahan dan pulih dari gangguan krisis ekonomi, kesehatan, dan keamanan akibat pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi perkembangan teknologi.

Maka dari itu, kata Maman, perlu strategi pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan semua dimensi budaya.

Baca juga: Kata Jokowi dan Ganjar soal Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar

Maman mengatakan, pada tahun ini Lemhannas juga mendorong penguatan ketahanan nasional sebagai rumpun ilmu yang diakui oleh Dikti melalui forum ketahanan nasional untuk mencetak kader-kader pimpinan nasional yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu ketahanan nasional.

Dari kajian tersebut, kata dia, Lemhannas RI telah menghasilkan 108 kajian untuk 2023 atau meningkat 129 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 46 kajian.

Kajian tersebut, lanjut dia, dirumuskan dalam kajian jangka panjang, menengah, pendek, quick response, urgent dan cepat, serta observasi pra kajian.