Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Awal Kampanye Ganjar-Mahfud Rp 23,3 Miliar, Ketua TPN Sebut Hasil Gotong Royong

Kompas.com - 21/12/2023, 12:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid menyebut bahwa dana awal kampanye pasangan calon nomor urut 3 sebesar total Rp 23,3 miliar berasal dari gotong royong sejumlah pihak.

Hal itu disampaikan Arsjad usai ditanya apakah besaran dana awal kampanye akan memengaruhi suara untuk pasangan calon Ganjar-Mahfud pada pemilihan presiden (Pilpres) -[2024.

Ia pun mengingatkan bahwa angka Rp 23,3 miliar baru jumlah dana awal kampanye

"Ini baru awal. Dan makanya yang kita lakukan adalah kebersamaan. Makanya kita lakukan adalah dengan gotong royong bersama," kata Arsjad di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Tak Masalah Rute Kampanyenya Seolah Diikuti, Ganjar: Siapa Pun Boleh Datang ke Mana Pun

Arsjad lantas menekankan bahwa Ganjar-Mahfud selalu mengingatkan pentingnya kebersamaan.

Sejak awal, menurutnya, dana kampanye ini juga bukan untuk kepentingan Ganjar-Mahfud semata.

"Selalu Mas Ganjar mengatakan bukan untuk Mas Ganjar ataupun Pak Mahfud, tapi untuk bangsa Indonesia. Jadi kebersamaan itu penting sekali," ujar dia.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia nonaktif ini juga ditanya soal dana awal yang diberikan oleh Ganjar-Mahfud untuk kampanye paling sedikit dibandingkan pasangan calon lain.

Diketahui, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ganjar-Mahfud menyumbang Rp 100 juta untuk dana awal kampanye.

Baca juga: Putri Maruf Amin Dukung Ganjar-Mahfud, Jadi Ketua Dewan Pembina Relawan Barisan Advokat

Arsjad mengatakan, tak masalah dengan besaran uang yang diberikan Ganjar-Mahfud itu.

"Enggak kenapa-kenapa. Ini kan baru awal, kayak misalnya Anda buka rekening, pembukaan rekening kan enggak langsung besar dong, itu kan dana awal. Jadi nanti kita lihat ke depannya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dana kampanye akan terus berkembang setiap waktu. Hal itu pun juga terus diumumkan oleh KPU RI selaku pihak yang mempublikasikan.

Hal itu disampaikan Arsjad setelah ditanya besaran dana awal kampanye yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah sebesar Rp 20 miliar.

"Ya itu kan nanti pasti ada di KPU, tapi semuanya intinya adalah penggalangan dana terus dilakukan, nanti semua masuk ke dalam rekening yang ada," ujarnya.

"Makanya kita sangat membuka ininya segala macam dan semua apakah itu dari individu apakah dari perseroan, nanti kan akan dibuka oleh KPU pelan-pelan, jumlahnya berapa, akan ketauan berapa dana-dananya," kata Arsjad lagi.

Baca juga: Dana Awal Kampanye Ganjar-Mahfud Rp 23 Miliar, Terbanyak Sumbangan Perusahaan

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com