Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Sebut Potensi Kerawanan saat Natal dan Tahun Baru Kali Ini Tinggi

Kompas.com - 21/12/2023, 12:01 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto menyebut tingkat kerawanan saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 tinggi, karena berbarengan dengan tahapan pemilu.

Agus menyampaikan ini mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam acara Apel Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Hadir di lokasi Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, serta perwakilan peserta gabungan Tim Operasi Lilin.

Baca juga: Wakapolri Minta Jajaran Awasi Distribusi Petasan Jelang Natal dan Tahun Baru

"Perayaan natal tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanannya yang lebih tinggi," ucap Agus dalam paparannya.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan RI, kata Agus, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 107,63 juta orang.

Jumlah itu meningkat sebesar 143,65 persen atau 63,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, Polri bersama TNI, kementerian/lembaga, serta para pemangku kebijakan (stakeholder) terkait menggelar Operasi Lilin 2023 selama 12 hari sejak mulai 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024.

"Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan," ucap dia.

Baca juga: PLN Siapkan 4.782 Personel Amankan Pasokan Listrik Selama Natal dan Tahun Baru di Jatim

Polri bersama stakeholder terkait telah menerbitkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penempatan rekayasa lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas, penyeberangan laut, dan penundaan perjalanan.

Agus menekankan agar SKP ini harus dapat dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan.

"Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata, jangan sampai terjadi kemacetan. Sediakan kantong parkir yang memadai, pengaturan jalur keluar masuk, dan pengaturan lokasi pedagang agar masyarakat dapat berwisata dengan nyaman," tambah Agus.

Selanjutnya, Agus meminta jajaran melakukan pencegahan dini terhadap ancaman teror di akhir tahun.

Eks Kabareskrim ini juga mengingatkan jajaran untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal 2023 berlangsung dengan aman dan khidmat. Ia juga meminta agar setiap lokasi ibadah sudah disterilisasi.

Baca juga: Jelang Natal 2023, Volume Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta Mulai Naik

"Dan melibatkan ormas-ormas keagamaan dalam kegiatan pengamanan sebagai wujud toleransi beragama serta pastikan kehadiran negara pada setiap kegiatan ibadah masyarakat," tutur dia.

Terkait bencana alam, ia meminta pasukan Operasi Lilin menyiapkan tim tanggap bencana, rehabilitasi, dan sarana prasarana pendukung pada jalur rawan longsor, pelabuhan, dan lokasi wisata alam.

Tak lupa, ia mendorong jajarannya turut mengantisipasi kejahatan konvensional dengan cara berpatroli rutin pada objek vital, pusat ekonomi dan wisata, daerah rawan kejahatan, serta pemukiman warga.

"Sosialisasikan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam waktu lama agar melapor kepada petugas tempat dan sediakan layanan penitipan kendaraan pada kantor-kantor kepolisian," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com