Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andika Perkasa Jadi "Coach" Ganjar-Mahfud Hadapi Debat Tema Pertahanan

Kompas.com - 08/12/2023, 23:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andika Perkasa mengaku menjadi pelatih atau coach bagi Ganjar-Mahfud dalam menghadapi debat Pilpres dengan tema pertahanan.

Itu disampaikan Andika setelah mengungkap persiapan TPN menghadapi debat Pilpres. Menurut Andika, dalam menghadapi debat Pilpres, Ganjar-Mahfud akan mengikuti coaching atau pelatihan.

Andika menuturkan, TPN sudah menyiapkan para pelatih sesuai tema debat.  

"Termasuk saya, nanti akan juga memberikan coaching, ya pertahanan, hehehe," kata Andika ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023) malam.

Andika tak membocorkan nama lain yang akan menjadi pelatih Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bicara Etika, Andika Perkasa: Ganjar-Mahfud Bukan Orang yang Mengejar Kemenangan Saja, tapi Lebih Penting...

Ia kemudian menjelaskan bahwa pelatihan itu dilakukan sebelum debat pertama calon presiden (capres) yang akan dilangsungkan pada 12 Desember mendatang.

"Jadi Mas Ganjar dengan Pak Mahfud pun juga itu akan diberikan waktu menjelang nanti 12 hari Selasa untuk secara spesifik beliau mendapatkan briefing ini, atau kita sebut coaching," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Panglima TNI ini juga memastikan Ganjar-Mahfud mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghadapi debat.

Baca juga: Datangi Daerah dengan Potensi Suara Kecil, Ganjar: Pemimpin Dengarkan yang Terpencil

Oleh karena itu, TPN pun memberhentikan sementara kunjungan keduanya ke daerah selama masa debat Pilpres.

"Yang jelas mereka punya waktu istirahat dan enggak akan berada di lapangan, supaya menghadapi apalagi pertama ya, first impression selalu sangat penting, penampilan pertama," ujar Andika.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan untuk menggelar tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

"Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres, calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Baca juga: TPN Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Dapat Briefing Jelang Debat Capres-Cawapres

"Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres, dan kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres," ujarnya melanjutkan.

Hasyim mengatakan, KPU juga telah menetapkan tema yang diangkat di masing-masing kesempatan debat.

Ia mengungkapkan, debat pertama pada 12 Desember 2023 adalah debat capres yang mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com