Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Sepakat Gagasan Lokalisir Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 08/12/2023, 22:04 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan supaya pemerintah menempatkan para pengungsi Rohingya di satu tempat khusus buat memudahkan penanganan dan mencegah gesekan dengan warga di beberapa daerah.

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mereka sepakat dengan sikap Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyarankan supaya para pengungsi Rohingya tidak dibiarkan terpencar di beberapa daerah.

"Sikap Ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalisir masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi serta mencarikan solusi bersama UNHCR agar mereka sebagai manusia juga bisa hidup dengan aman, tentram , damai dan bahagia di bumi milik kita bersama ini," kata Anwar dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Anwar yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu melanjutkan, gagasan buat menempatkan pengungsi Rohingya di sebuah tempat khusus dimaksudkan supaya lebih mudah mengurusi dan mengawasi mereka.

Baca juga: Khawatir Timbul Konflik, Cak Imin Sebut Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh Harus Disetop

Wapres Ma'ruf Amin sempat menyinggung soal Pulau Galang, Kepulauan Riau, supaya untuk sementara digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya dari Myanmar.

Anwar juga menyebut persoalan pengungsi Rohingya akibat persekusi di negara asalnya merupakan masalah kemanusiaan yang perlu segera dicarikan solusinya.


"Apalagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tidak dapat tidak kita harus bisa berbuat untuk membantu mereka," ujar Anwar.

Menurut Anwar, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia karena mereka memiliki masalah secara sosial dan ekonomi di negara asalnya, Myanmar.

Baca juga: Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Sementara penolakan dan membiarkan pengungsi Rohingya terkatung-katung di dalam kapal dan atau perahu yang mereka tumpangi di tengah laut tanpa kejelasan tujuan bukan merupakan sikap manusiawi.

"Mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia," ucap Anwar.

Diketahui, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini ada sekitar 1.487 orang.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), kehadiran para pengungsi itu ditengarai melibatkan sindikat penyelundup atau perdagangan orang.

Baca juga: Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Sebab sejumlah pengungsi Rohingya merogoh kocek hingga jutaan rupiah buat bisa berlayar dari wilayah penampungan di perbatasan Myanmar dan Bangladesh.

Akan tetapi, Presiden Jokowi memastikan bantuan bagi para pengungsi Rohingya tetap diberikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com