Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romo Magnis Bahas Kondisi 25 Tahun Reformasi, Singgung Demokrasi Merosot dan Dinasti Politik

Kompas.com - 24/10/2023, 07:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Romo Magnis Suseno menyinggung soal kondisi demokrasi Indonesia yang kian merosot menjadi oligarki dan dinasti politik.

Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada acara Gagas RI Episode 5 yang bertajuk Etika Indonesia dalam Tantangan di Studio I Kompas TV pada Senin (23/10/2023).

Mula-mula, Romo Magnis menyinggung soal kekhawatirannya dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Padahal, demokrasi saat ini merupakan buah dari gerakan reformasi pada 25 tahun lalu.

"Demokrasi kita merosot menjadi oligarki dan dinasti. Korupsi belum pernah sebesar sekarang," ujar Magnis.

Baca juga: Romo Magnis: Bharada E Orang Kecil, Tak Bisa Bantah Perintah Sambo

Dia lantas menjelaskan, berdasarkan data yang dicatatnya, dalam 20 tahun terakhir ada 13 menteri tersangkut kasus korupsi.

Selain itu, ada pula 429 kepala daerah, 344 anggota DPR dan DPRD hingga 349 pejabat eselon I hingga IV yang juga tersangkut kasus korupsi.

"Itu betul-betul terlalu banyak. Kok orang mewakili rakyat itu tersangkut korupsi itu, tidak benar itu," katanya.

Romo Magnis pun mempertanyakan, apa yang terjadi dalam reformasi sehingga mengakibatkan kondisi tatanan demokrasi dan pemerintahan Indonesia menjadi seperti sekarang.

Dia pun mengajak masyarakat waspada agar demokrasi dan reformasi yang sudah berjalan tidak semakin buruk karena kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jangan diizinkan digerogoti dalam pemilu 2024. Pemilu itu akan menentukan bagi masa depan Indonesia. Kita harus kembali di atas dasar etika Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Tudingan Dinasti Politik, Relawan Pro Jokowi: Dilontarkan Lawan Politik yang Takut

Dalam kesempatan itu, Romo Magnis juga mengakui bahwa ada yang gagal dari reformasi. Namun, ada juga suatu hal positif untuk Indonesia.

Sebab, dalam reformasi itu pertama kalinya Indonesia dijadikan sebuah demokrasi. Selain itu, hak asasi manusia dimasukkan dalam undang-undang.

"Sekarang, kita harus selamatkan hasil reformasi. Kita sekarang khawatir, saya juga khawatir," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com