Megawati Sempat Larang Abdullah Azwar Anas Jadi Caleg Demi Jaga Netralitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bercerita Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat melarang Abdullah Azwar Anas dicalonkan menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024.

Sebab, Anas yang merupakan kader PDI-P harus menjaga netralitasnya mengingat posisinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Maka Ibu Mega mengatakan, jangan mencalonkan Pak Abdullah Azwar Anas karena oleh fungsinya meskipun beliau dari PDI-P, harus menjaga netralitas dari aparatur negara," kata Hasto dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat di YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Risma, Hendrar Prihadi, dan Azwar Anas Diusulkan Jadi Cagub DKI Jakarta dari PDI-P

Mulanya dalam acara itu, Hasto menyebut beberapa mitigasi konflik untuk membangun politik bersih, membangun peradaban, politik sejuk, gembira, dan politik yang diwarnai gagasan terbaik bagi masa depan bangsa alih-alih politik identitas.

Salah satu cara mitigasi konflik itu adalah menjaga netralitas aparatur negara. Hasto lalu mencontohkan yang dilakukan Megawati ketika PDI-P menyusun calon anggota legislatif.

"Jadi ketika kami menyusun calon anggota legislatif, muncul aspirasi agar Pak Abdullah Azwar Anas Menteri PAN-RB untuk juga menjadi caleg," ucap Hasto.

"Tapi Bu Mega mengatakan bahwa tugas pokok dari Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB adalah menjaga netralitas birokrasi," imbuh Hasto.

Baca juga: Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Menpan-RB Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan, jangan sampai politik identitas membelah persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak melakukan beberapa langkah mitigasi untuk menahan politik identitas tersebut.

Pertama, pentingnya pemahaman terhadap realitas demokrasi elektoral yang hidup dalam tradisi kelembagaan partai, budaya, politik, dan ketaatan hukum.

Kedua, pentingnya kedisiplinan dari aktor politik. Menurut Hasto, black campaign, fitnah, dan ujaran kebencian harus dijauhkan dengan penegakan disiplin bagi anggota kader, calon legislatif, capres, cawapres, simpatisan, hingga relawan.

"Maka disiplin ini sangat-sangatlah penting. Karena itulah dengan kegiatan seminar ini dan sosialisasi berbagai hal yang penting dan strategis tentang pemilu ini juga merupakan tanggung jawab bagi parpol untuk betul-betul mengedepankan satunya kata dan perbuatan," jelas Hasto.